TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemkab Berau menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Strategi Pelaksanaan APBD 2026 di Ruang Rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Rabu (7/1/26).
Rapat dipimpin langsung Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, didampingi Wakil Bupati Gamalis dan Sekretaris Daerah M Said, serta dihadiri para kepala OPD.
Dalam evaluasinya, Sekda Berau M Said menyampaikan bahwa realisasi kinerja APBD 2025 berjalan cukup baik, bahkan tertinggi di Kalimantan Timur.
Sejumlah OPD berhasil mencatatkan capaian fisik mencapai 100 persen, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bapelitbang, Dinas Perkebunan, serta Kecamatan Teluk Bayur.
“Pada rapat bersama Kemendagri, Kabupaten Berau tidak mendapat catatan evaluatif dan dinilai baik. Realisasi kita juga tertinggi se-Kaltim,” ujar Said.
Meski begitu, ia mengingatkan seluruh OPD untuk segera melengkapi pelaporan dan administrasi keuangan, karena tahapan saat ini masih berada pada proses pelaporan, bukan pemeriksaan.
Said juga menegaskan bahwa tahun anggaran 2026 akan menjadi tahun yang menantang akibat pengurangan TKD.
“Karena adanya pemotongan di tengah jalan, kita diminta melakukan efisiensi. Dampaknya ada beberapa kegiatan yang harus ditunda, termasuk pembangunan sejumlah infrastruktur,” jelasnya.
Dalam arahannya, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan pentingnya koordinasi, konsistensi, dan keselarasan kerja lintas OPD. Ia menyebut rapat evaluasi bukan hanya formalitas, tetapi momentum introspeksi untuk memperbaiki kekurangan kinerja.
“Kita ini keluarga besar Pemkab Berau. Setiap program harus terkoordinasi, karena tanggung jawab ini dipertaruhkan atas nama pemerintah daerah,” tegasnya.
Sri juga memberikan apresiasi kepada OPD yang mencapai realisasi fisik 100 persen. Sebagai bentuk penghargaan, ia bahkan memberikan hadiah umrah bagi pimpinan OPD berprestasi agar menjadi motivasi bagi yang lain.
Dirinya memaparkan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp5,06 triliun atau 94,27 persen dari target Rp5,36 triliun. Sementara realisasi belanja tercatat Rp5,43 triliun atau 90 persen dari pagu Rp6,04 triliun, dengan capaian fisik 93 persen dan keuangan 90 persen.
Lanjutnya, untuk APBD 2026, direncanakan pendapatan sebesar Rp2,72 triliun, belanja Rp3,41 triliun, dengan defisit Rp688,37 miliar.
“Setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan dan dipastikan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Sri juga menekankan percepatan penyelesaian sejumlah proyek fisik berstatus KDP, seperti Depo Arsip dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baru. OPD teknis diminta meningkatkan koordinasi agar fasilitas tersebut segera difungsikan.
Selain itu, Pemkab Berau juga memberi perhatian khusus pada penanganan banjir di wilayah middle area dan Hulu Segah.
“Jangan sampai Berau mengalami bencana seperti di wilayah lain. Evaluasi, antisipasi, dan rencana mitigasi harus diperkuat,” ujarnya.
Ia pun menegaskan TPA lama di Jalan Sultan Agung wajib sudah ditutup paling lambat 2027, dan seluruh operasional dipindahkan ke TPA baru. Jika tidak terealisasi, daerah berpotensi mendapat sanksi.
Di sektor kesehatan, Bupati meminta Dinas Kesehatan mempersiapkan operasional RSU baru di Jalan Sultan Agung yang ditargetkan mulai beroperasi pada Mei 2026, termasuk kesiapan SDM, peralatan medis, serta pendanaan.
Wakil Bupati Berau Gamalis menegaskan bahwa tahun 2026 akan menuntut kedisiplinan pengelolaan anggaran.
Kata dia, dengan kondisi APBD yang terpangkas hampir 50 persen dibanding tahun sebelumnya, OPD diminta lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
“Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran harus benar-benar diperhatikan. Program yang dijalankan wajib tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat,” ucapnya.
Gamalis juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras OPD selama 2025, yang menurutnya telah mewujudkan sebagian besar harapan masyarakat.
“Ini menjadi modal penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
