TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau terus mendapat dukungan dari sisi pembangunan infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau memastikan pembangunan akses dan fasilitas pendukung destinasi wisata tetap menjadi bagian dari agenda kerja pemerintah daerah.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, mengatakan dukungan terhadap sektor pariwisata tidak selalu bergantung pada adanya program khusus dari Dinas Pariwisata. Menurutnya, setiap pembangunan yang berkaitan dengan kemudahan akses dan kebutuhan kawasan wisata akan tetap menjadi perhatian DPUPR.
“Walaupun sampai sekarang belum ada penyampaian program khusus dari Dinas Pariwisata, kami tetap melihat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata sebagai bagian yang harus dijalankan,” katanya.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah wilayah pesisir Biduk-Biduk. Pembangunan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan konektivitas melalui perbaikan maupun pembangunan jalan, tetapi juga menyentuh aspek penataan kawasan wisata.
Fendra menyebut terdapat rencana pembangunan gerbang pada sejumlah kampung yang memiliki potensi sebagai tujuan wisata. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan turut memperkuat identitas dan daya tarik kawasan.
“Untuk arah Biduk-Biduk, pembangunan akses tetap menjadi perhatian. Selain jalan, kami juga menyiapkan pembangunan gerbang di beberapa kampung yang memiliki potensi wisata,” ujarnya.
Penguatan infrastruktur juga diarahkan ke Pulau Maratua. Sementara akses menuju Tanjung Batu masih memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat lantaran terdapat ruas jalan yang masuk dalam kewenangan dan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di Maratua, kebutuhan air bersih menjadi salah satu persoalan yang ikut mendapat perhatian. DPUPR mendorong pemanfaatan embung sebagai bagian dari solusi penyediaan air bagi masyarakat maupun mendukung aktivitas di kawasan wisata.
“Air bersih di Maratua merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus kita selesaikan. Embung menjadi salah satu opsi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi penyelesaiannya masih menunggu dukungan anggaran,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa prioritas DPUPR tidak hanya berorientasi pada proyek baru. Penyelesaian pekerjaan yang masih berjalan, penanganan infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat, serta tindak lanjut hasil Musrenbang menjadi bagian dari fokus pembangunan.
“Kami ingin pekerjaan yang belum selesai bisa dituntaskan terlebih dahulu. Setelah itu, persoalan infrastruktur yang banyak disoroti masyarakat, termasuk kondisi jalan, serta usulan dari Musrenbang juga harus menjadi perhatian,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Ikbal Nurkarim
