TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Anggota DPRD Berau, , mendorong seluruh pemerintah kampung di Kabupaten Berau untuk mulai membangun kemandirian ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pembangunan kampung tidak terus bergantung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menilai, penguatan sektor produktif di tingkat kampung dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, kampung memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Arman mengatakan bantuan bibit yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah harus dimanfaatkan secara maksimal.
Bantuan tersebut tidak hanya sebatas program penanaman, tetapi harus dikelola secara serius agar mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah kampung.
Menurutnya, program bantuan bibit kelapa dan kakao seluas 200 hektare yang telah disalurkan oleh kementerian terkait merupakan peluang besar untuk membangun Pendapatan Asli Kampung (PAK).
Karena itu, pemerintah kampung diminta menyusun perencanaan dan pengelolaan yang baik sejak awal.
“Jika penanaman bibit ini dilakukan secara optimal sekarang, dalam jangka waktu sekitar tiga tahun ke depan, para kampung sudah memiliki sumber penghasilan mandiri yang dapat diandalkan,” ujar Arman.
Ia menjelaskan bahwa komoditas kelapa memiliki prospek yang cukup menjanjikan karena pasar sudah tersedia dan kebutuhan permintaannya relatif stabil.
Kondisi ini dinilai menjadi keuntungan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha perkebunan secara berkelanjutan.
Arman mengungkapkan, saat ini terdapat pelaku usaha yang siap menyerap hasil produksi kelapa dalam jumlah besar. Bahkan, permintaan pasar mencapai sekitar 6 hingga 7 ribu butir kelapa setiap bulan, termasuk di luar periode permintaan tinggi seperti saat Bulan Ramadhan.
“Bahkan di luar musim permintaan tinggi seperti Bulan Ramadhan, terdapat pihak yang mampu menyerap produksi hingga 6 hingga 7 ribu buah kelapa setiap bulannya,” jelasnya.
Untuk mempercepat terwujudnya kampung mandiri, Arman juga mendorong pemerintah kampung melakukan inventarisasi lahan-lahan produktif yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ketersediaan lahan bagi pengembangan komoditas unggulan.
Apabila kampung menghadapi keterbatasan lahan, ia menyarankan agar pemerintah kampung menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui skema pinjam pakai lahan.
Dengan pola tersebut, lanjut Arman perusahaan dapat menyediakan lahan sementara masyarakat bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan tanaman hingga masa panen.
“Kita bisa menjajaki kerja sama melalui sistem pinjam pakai lahan, di mana perusahaan menyediakan lahan sementara masyarakat kampung mengelola penanaman dan pemeliharaan tanaman hingga menghasilkan hasil panen,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Dedy Warseto
