TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Pemkab Berau memastikan roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan normal hingga penghujung 2026.
Salah satu indikatornya, proses pembayaran belanja daerah yang diajukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih dapat dilakukan tanpa kendala berarti.
Dalam kesempatannya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sapransyah, menyebut kondisi fiskal daerah saat ini masih berada dalam kondisi sehat.
Hal itu kata dia, membuat berbagai kewajiban pembayaran pemerintah daerah tetap dapat diproses sesuai ketentuan.
“Untuk saat ini pembayaran masih bisa kami lakukan. Semua tagihan dari SKPD dapat diproses dengan cepat dan sejauh ini tidak ada kendala teknis,” ungkap Sapransyah.
Menurutnya, kelancaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan kemampuan keuangan daerah, tetapi juga ditopang sistem pengelolaan keuangan yang semakin terdigitalisasi.
Ia menyebut, melalui sistem tersebut, proses administrasi hingga verifikasi dokumen pengajuan pembayaran dapat dilakukan secara terintegrasi. Kondisi ini membuat proses yang sebelumnya berpotensi memerlukan waktu lebih panjang dapat diselesaikan dengan lebih efisien.
Sapransyah menegaskan, pembayaran belanja pegawai yang menjadi kewajiban masing-masing SKPD sejauh ini juga tetap berjalan. Begitu pula dengan belanja yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan infrastruktur di Kabupaten Berau.
“Belanja pegawai tetap berjalan, termasuk belanja untuk pembangunan fisik dan infrastruktur. Semua diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Meski kondisi keuangan daerah saat ini dinilai aman, BPKAD tidak ingin lengah. Pemantauan terhadap kemampuan kas daerah tetap dilakukan, terutama untuk memastikan kebutuhan belanja hingga akhir tahun dapat dipenuhi.
Kendati demikian, salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah kelancaran transfer pemerintah pusat ke daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi bagian penting dalam menjaga kemampuan fiskal daerah.
“Kami tentu belum bisa memprediksi mutlak kondisi hingga akhir tahun. Yang jelas, kami terus memantau dan mengandalkan kelancaran transfer dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Sapransyah memaparkan, ketepatan waktu penyaluran transfer akan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai kewajiban pembayaran. Karena itu, sinkronisasi pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hal yang penting.
Di sisi lain, pemanfaatan sistem digital dalam tata kelola keuangan dinilai menjadi salah satu instrumen untuk menjaga efektivitas proses pembayaran. Digitalisasi memungkinkan tahapan administrasi, verifikasi, hingga pemrosesan tagihan dilakukan lebih cepat dan terukur.
BPKAD Berau pun akan terus memantau perkembangan fiskal daerah hingga akhir 2026. Pemerintah daerah berharap dukungan sistem pengelolaan keuangan yang semakin terintegrasi, ditambah kelancaran transfer dari pemerintah pusat, dapat menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Jika transfer dari pemerintah pusat tetap lancar, insyaAllah dengan dukungan sistem digital yang ada, seluruh pembayaran dan kegiatan pembangunan di Berau akan tuntas dengan baik hingga akhir tahun,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
