TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Berau semakin menjadi perhatian seiring kondisi cuaca panas yang melanda wilayah tersebut.
Di tengah meningkatnya kewaspadaan, petugas pemadam di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah keterbatasan dalam menjalankan penanganan kebakaran.
Keterbatasan itu salah satunya berkaitan dengan dukungan operasional, terutama ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan pemadam. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena lokasi kebakaran lahan tidak jarang berada cukup jauh dari kawasan permukiman.
Komandan Regu Posko Sektor Labanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau, Dwi Susilo, mengatakan dukungan anggaran yang tersedia saat ini lebih banyak diperuntukkan bagi penanganan kebakaran permukiman.
Sementara untuk penanganan karhutla, kebutuhan operasional di lapangan cukup besar, terutama ketika petugas harus menempuh jarak jauh menuju lokasi kejadian.
“Anggaran kami khusus untuk pemadaman permukiman, bukan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Dwi.
Kondisi tersebut membuat keterlibatan pihak lain dinilai penting. Dwi berharap perusahaan maupun pelaku usaha yang berada di sekitar wilayah rawan kebakaran dapat ikut memberikan dukungan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan operasional petugas.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha tidak hanya membantu saat kebakaran terjadi, tetapi juga dapat memperkuat upaya bersama dalam menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran.
“Kalau perusahaan lain ikut bergabung, tentu akan sangat membantu kami menjaga lingkungan,” katanya.
Selain persoalan operasional, keterbatasan jumlah personel juga menjadi tantangan. Di Posko Sektor Labanan, misalnya, personel pemerintah daerah yang bertugas di lapangan jumlahnya sangat terbatas.
Dwi menyebut dirinya menjadi satu-satunya petugas pemerintah daerah yang berada di sektor tersebut. Kondisi serupa juga terjadi dalam cakupan wilayah Sektor Labanan dan Kelay.
“Saya sendiri petugas dari pemerintah daerah di sini. Sektor Labanan dan Kelay itu hanya satu orang petugas,” ungkapnya.
Dalam menjalankan penanganan kebakaran, petugas kemudian mengandalkan dukungan masyarakat yang bersedia menjadi relawan. Namun, keberadaan relawan juga tidak selalu bisa dipastikan karena mereka memiliki pekerjaan dan aktivitas masing-masing.
Artinya, kekuatan personel di lapangan dapat berubah menyesuaikan situasi. Ketika terjadi kebakaran dalam waktu bersamaan atau membutuhkan penanganan dalam durasi panjang, keterbatasan personel menjadi persoalan yang harus diantisipasi.
Menurut Dwi, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun pola penanganan karhutla yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat perlu memiliki peran masing-masing dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.
Tidak hanya personel, dukungan kendaraan, BBM, peralatan hingga logistik juga menjadi bagian penting dalam memastikan petugas dapat bergerak cepat ketika titik kebakaran ditemukan.
Terlebih di tengah kondisi cuaca panas, pencegahan dan respons dini menjadi semakin penting. Penanganan yang terlambat berpotensi membuat api semakin sulit dikendalikan, terutama apabila kebakaran terjadi di kawasan yang jauh dari permukiman.
Karena itu, penguatan kolaborasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk menghadapi ancaman karhutla di Berau. Dengan dukungan lebih luas, petugas di lapangan diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam menjaga kawasan hutan dan lahan dari ancaman kebakaran. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
