TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Upaya memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah pedalaman Kabupaten Berau, khususnya kawasan hulu Kelay dan Segah, masih menjadi perhatian dalam rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2027.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, mengatakan peningkatan konektivitas kawasan tersebut tetap masuk dalam prioritas perencanaan bidangnya. Namun, pelaksanaan kegiatan nantinya akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Untuk konektivitas dan aksesibilitas di wilayah hulu Kelay dan Segah tetap menjadi prioritas dalam Renja kami untuk 2027. Hanya saja, untuk besaran anggarannya sampai sekarang belum bisa kami pastikan,” ujarnya, Selasa (29/9/26).
Menurutnya, informasi sementara yang diterima menunjukkan adanya penyesuaian terhadap anggaran pembangunan pada 2027. Bahkan, terdapat indikasi pengurangan dibandingkan dengan alokasi pada tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut membuat rincian kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan belum dapat dipastikan. DPUPR masih menunggu proses penetapan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebelum menentukan program secara lebih detail.
“Kami masih menunggu pengesahan atau penetapan DPA. Setelah itu baru bisa diketahui secara pasti kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan, termasuk besaran anggaran masing-masing program,” jelasnya.
Dirinya menegaskan, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan konektivitas masyarakat di wilayah pedalaman. Penanganan jalan dan jembatan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaat bagi masyarakat.
Ia menyebut, ruas jalan maupun jembatan yang memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan antarkawasan akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas penanganan.
“Kami akan melihat ruas mana yang paling strategis untuk menghubungkan wilayah, sekaligus membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi,” katanya.
Pihaknya berharap penanganan infrastruktur di kawasan pedalaman tetap dapat memberikan dampak terhadap mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan, serta aktivitas perekonomian meskipun ruang fiskal daerah pada 2027 mengalami penyesuaian. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Dedy Warseto
