TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Aktivitas kapal Live On Board (LOB) di perairan Berau dinilai memiliki potensi ekonomi besar bagi daerah. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan pengembangan wisata bahari harus tetap berjalan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan laut.
Dalam kesempatannya ditemui saat berkunjung di Kabupaten Berau, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengatakan keberadaan kapal-kapal wisata LOB dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah apabila dikelola dengan baik.
Terlebih, kata dia, Berau memiliki kawasan wisata bahari unggulan yang menjadi daya tarik wisatawan.
Menurutnya, pengelolaan aktivitas kapal wisata harus dilakukan secara terukur agar tidak mengancam kawasan konservasi, khususnya terumbu karang yang menjadi aset utama wisata bahari Berau.
“Memang harus kita atur kapal-kapal yang datang dari luar Kaltim agar tidak masuk ke wilayah-wilayah konservasi terumbu karang,” ujar Rudy Mas’ud.
Ia menyebut, pemerintah telah mendapat arahan terkait pengelolaan kawasan wisata bahari, termasuk bagaimana aktivitas kapal dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menyebut, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyediakan fasilitas tambat kapal agar kapal wisata tidak lagi membuang jangkar secara sembarangan yang berpotensi merusak ekosistem bawah laut.
“Ini juga menjadi sumber PAD, terutama Berau. Kita ingin membangun tambat-tambat kapal yang datang ke wilayah wisata bahari,” katanya.
Rudy mencontohkan kawasan wisata laut di Berau yang memiliki kekayaan terumbu karang dan biota laut harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab, kerusakan terumbu karang membutuhkan waktu sangat lama untuk dipulihkan.
“Terumbu karang itu lama sekali baru bisa bagus. Pemulihannya bisa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun,” tegasnya.
Di sisi lain, aktivitas kapal LOB memiliki nilai ekonomi yang cukup besar. Dalam satu kali perjalanan kapal, perputaran ekonomi disebut dapat mencapai sekitar Rp15 miliar. Dengan jumlah perjalanan yang cukup banyak, sektor ini menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, Rudy mengakui pengawasan terhadap kapal-kapal dari luar daerah masih menjadi tantangan karena kewenangan tidak sepenuhnya berada di pemerintah kabupaten.
“Sejauh ini kita belum bisa mengontrol semua kapal yang datang dari luar. Seharusnya kapal yang berangkat memiliki Surat Izin Berlayar (SIB), sehingga tujuan dan pergerakannya bisa diketahui,” jelasnya.
Dirinya mengucapkan, untuk memperkuat pengawasan, Pemprov Kaltim juga menyiapkan pemanfaatan teknologi pemantauan kapal berbasis Automatic Identification System (AIS). Teknologi tersebut memungkinkan posisi, kecepatan, hingga pergerakan kapal dapat dipantau.
“AIS ini bisa melihat kapal apa, posisinya di mana, kecepatannya berapa, semuanya bisa terkontrol,” ujarnya.
Rudy mengungkapkan perangkat pemantauan tersebut merupakan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang nantinya diharapkan dapat digunakan bersama oleh instansi terkait.
Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, KKP, serta instansi pengawasan laut dapat memperkuat pengelolaan kawasan perairan Berau.
“Kita harapkan UPTD-UPTD yang ada bisa bersama-sama melakukan kontrol. Wilayah laut kita, khususnya Berau, harus diperkuat pengawasannya,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
