TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Persoalan kelangkaan dan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kabupaten Berau tak lepas dari keterbatasan kuota yang diterima daerah. Pemkab Berau menilai alokasi BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah pusat masih jauh dari kebutuhan riil masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, mengungkapkan kesenjangan cukup besar terjadi pada kuota Pertalite tahun 2026.
Pemkab Berau sebelumnya mengusulkan kuota Pertalite sebanyak 83.201 kiloliter (KL). Namun, realisasi yang diberikan hanya 47.312 KL. Artinya, terdapat kekurangan sekitar 35.889 KL atau hampir separuh dari kebutuhan yang diajukan pemerintah daerah.
“Angka yang kami usulkan itu bukan dibuat begitu saja. Pemkab Berau menyusun berdasarkan data riil di lapangan, mulai dari jumlah pedagang kaki lima, pelaku usaha mikro, petani, nelayan, sampai masyarakat kurang mampu yang memang berhak mendapatkan subsidi,” ujarnya, Senin (7/9/2026).
Menurut Eva, kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap ketersediaan BBM bagi masyarakat. Dengan kuota yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan, tekanan terhadap pasokan di lapangan menjadi semakin besar.
Persoalan serupa juga terjadi pada Biosolar. Dari usulan sebanyak 37.147 KL, realisasi yang diterima Berau hanya berada di angka lebih dari 25 ribu KL. Kondisi itu membuat terdapat kekurangan sekitar 12 ribu KL dari kebutuhan yang telah diajukan.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kesenjangan tersebut semakin terlihat. Pada 2025, Pemkab Berau mengusulkan sekitar 75 ribu KL Pertalite dan mendapatkan realisasi sekitar 51 ribu KL.
Pemkab Berau pun telah berupaya meminta tambahan kuota untuk mengatasi persoalan tersebut. Surat permohonan penambahan kuota kepada BPH Migas telah ditandatangani Bupati Berau pada 27 Juli 2026.
Namun hingga kini, Pemkab Berau belum menerima balasan atas surat tersebut.
“Surat dari Bupati sudah kami buat pada 27 Juli 2026. Kami kembali meminta penambahan kuota kepada BPH Migas agar persoalan kekurangan BBM yang selama ini terjadi bisa diselesaikan. Tetapi sampai sekarang belum ada balasan terkait usulan tersebut,” jelas Eva.
Pemkab Berau berharap persoalan kuota tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan bersama DPRD, Pertamina, BPH Migas maupun pihak terkait lainnya. Penambahan kuota dinilai penting agar kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang menjadi sasaran subsidi, dapat terpenuhi.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus memperkuat pengawasan distribusi BBM di SPBU. Pengawasan dilakukan bersama aparat dan unsur terkait untuk memastikan BBM bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Pengawasan di setiap SPBU itu penting kami lakukan agar distribusi BBM dapat tepat sasaran sekaligus mencegah berbagai potensi penyimpangan di lapangan,” pungkasnya. (ADV)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
