TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 kembali menjadi momentum refleksi bagi berbagai pihak terhadap arah dan kondisi pendidikan di Kabupaten Berau. Di tengah klaim peningkatan angka partisipasi sekolah yang hampir menyentuh angka maksimal di sejumlah daerah, realitas di lapangan justru menunjukkan masih adanya kesenjangan yang belum terselesaikan.
Sejumlah persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga beban ekonomi peserta didik, dinilai masih menjadi tantangan serius. Sehingga, kesejahteraan siswa yang kerap luput dari perhatian.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menilai bahwa capaian angka partisipasi pendidikan tidak boleh dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan sistem pendidikan nasional.
“Secara angka memang kita melihat kemajuan yang signifikan, tetapi kita tidak boleh menutup mata terhadap kondisi riil di lapangan. Masih ada anak-anak yang bersekolah dalam keterbatasan, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti perlengkapan sekolah,” ujarnya saat dimintai keterangan, Sabtu (2/5/2026).
Ia menegaskan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada akses, tetapi juga pada kualitas dan keadilan bagi seluruh peserta didik. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pengalaman belajar yang layak tanpa terbebani persoalan ekonomi.
“Jangan sampai pendidikan kita terlihat maju di atas kertas, tetapi menyisakan cerita-cerita pilu di bawah. Kasus-kasus seperti ini harus menjadi alarm keras bahwa masih ada yang perlu dibenahi secara serius,” tambahnya.
Selain itu, Elita juga menyoroti dinamika di tingkat pendidikan tinggi, termasuk wacana pengurangan program studi yang dinilai terlalu berorientasi pada kebutuhan industri. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan keberagaman ilmu pengetahuan.
“Pendidikan bukan hanya soal mencetak tenaga kerja, tetapi juga membentuk karakter, pemikiran kritis, dan kepekaan sosial. Semua bidang ilmu punya peran penting,” tegasnya.
Momentum Hardiknas 2026, lanjutnya, harus dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi menyeluruh.
“Kami berharap ke depan kebijakan pendidikan dapat lebih berpihak pada kemanusiaan, bukan sekadar pada angka dan kepentingan ekonomi semata,” kuncinya. (ADV)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
