TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pembangunan embung air bersih di Kampung Payung-payung, Kecamatan Maratua, kembali menjadi sorotan.
Proyek yang digadang-gadang menjadi solusi krisis air bersih di wilayah kepulauan itu kini terancam mangkrak jika tidak segera dituntaskan.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Sa’ga, menyampaikan keprihatinannya usai melakukan kunjungan langsung ke lokasi embung.
Ia menilai, kondisi pembangunan yang belum rampung sangat disayangkan, mengingat sebagian fasilitas sudah terbangun namun belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Kita berharap pemerintah daerah bisa menyelesaikan pembangunan ini. Jangan sampai terkesan hari ini dianggarkan, tapi besok tidak dilanjutkan,” tegasnya.
Menurut Sa’ga, proyek embung tersebut bukan sekadar pembangunan infrastruktur biasa, melainkan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, yakni ketersediaan air bersih.
Terlebih, kata dia, wilayah Maratua sebagai daerah kepulauan masih menghadapi keterbatasan akses air layak konsumsi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memiliki komitmen kuat untuk menuntaskan proyek yang sudah berjalan. Pasalnya, jika dibiarkan berhenti di tengah jalan, anggaran yang telah digelontorkan berpotensi sia-sia.
“Ini sudah ada kelengkapan-kelengkapan lain. Sangat disayangkan kalau tidak diteruskan. Artinya, kita harus fokus menuntaskan yang sudah ada,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pola pembangunan yang terus melahirkan program baru, namun mengabaikan penyelesaian proyek lama. Menurutnya, hal tersebut justru akan memperburuk efektivitas pembangunan daerah.
“Jangan kita membuat program baru, sementara program lama belum tuntas. Yang sudah tinggal penuntasan, itu harus diprioritaskan,” katanya.
Sa’ga juga menyinggung potensi keterbatasan anggaran ke depan yang dapat menjadi tantangan serius dalam melanjutkan proyek-proyek pembangunan.
Oleh karena itu, ia meminta adanya langkah strategis sejak sekarang agar tidak muncul lebih banyak proyek terbengkalai.
“Kalau ini tidak dilanjutkan, lalu ke depan anggaran kita terbatas, bagaimana nasib bangunan yang sudah dikerjakan? Ini harus jadi perhatian serius,” imbuhnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan evaluasi dan memastikan keberlanjutan pembangunan embung tersebut.
Selain itu, perencanaan anggaran juga diminta lebih realistis agar setiap program dapat diselesaikan hingga tuntas.
“Ke depan, perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Supaya tidak ada lagi proyek yang berhenti di tengah jalan,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nuriarim
