TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Upaya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimatan Timur (Kaltim) masih terus dilakukan pemerintah pusat. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Makmur HAPK menginginkan pembangunan dapat dilakukan secara merata.
Makmur mengatakan, menurutnya banyak figure dari Kaltim yang dapat menjadi pemimpin Badan Otorita IKN Nusantara, baik menjadi kepala maupun sbagai wakil kepala. Makmur mengakui, secara resmi DPRD Kaltim memang belum ada melakukan pengusulan sosok untuk menjadi Kepala Badan Otorita IKN tersebut. Sebab semua kembali menjadi hak perogatif Presiden Joko Widodo.
“Kalau wakil Kepala Badan otorita IKN mungkin bisa saja, sebab banyak orang kaltim yang bisa. Figurnya banyak, Gubernurr kita bapak ISran Noor juga bisa, yang penting kaltim mesti kompak,” ujarnya.
Lanjutnya, rencana besar tersebut sebaiknya tidak dilakukan dengan buru-buru. Harus ada uji pubik dan sosialisasi yang optimal untuk mendengar suara dari masyarakat. Terkait pemimpin Badan otorita Ikn, menurut Makmur semua pihak boleh mengusulkan. Tapi jangan sampai lepas dari criteria yang telah disampaikan presiden.
“Kalau lepas dari kriteria itu tidak mungkin, karena presiden sudah jelas menjelaskan criteria yang harus dipenuhi,” katanya.
Makmur mengatakan, DPRD Kaltim belum ada dilibatkan secara langsung terkait perpindahan IKN tersebut. Sehingga pihaknya sementara hanya memantau tentang pemindahan IKN ini. Pemantauan pertama adalah tentang lokasi IKN, tetapi tidak secara langsung, sebab hal tersebut diakuinya merupakan wewenang dari presiden.
“Sebenarnya kita semua berterimakasih bahwa Kaltim dipilih sebagai ibu kota yang baru. Tetapi keterlibatan kita secara langsung hampir tidak ada, apalagi di DPRD tidak pernah ada penyajian, tidak ada presentasi, itu tidak pernah sama sekali. Seharusnya ada,” tegasnya.
Mantan Bupati Berau ini berharap, pembangunan di Kalimantan dengan adanya IKN harus seimbang, jangan terkesan terlalu mengejar ibu kota negara tetapi masyarakat kaltim masih dalam kondisi memprihatinkan. Sampai sekarang masih ada wilayah yang tidak menikmati infrastruktur, seperti ketersediaan air bersih, listrik dan jalan. Jadi harus benar-benar merata.
“Apalah arti ibukota kalau rakyat masih susah. Itu yang saya tekankan, itu jelas harga mati buat saya perjuangkan,” tutupnya. (Yud/Ded)
