TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Ketua DPRD Kalimantan Timur, Makmur HPK melakukan rapat terbatas yang membahas terkait evaluasi Bankeu 2020 dan persiapan klarifikasi Bankeu Provinsi Kalimantan Timur 2021 bersama Pemkab Berau.
Rapat dihadiri Pelaksana harian (Plh), Bupati Berau Muhammad Gazali dan sejumlah OPD itu berlangsung di ruang rapat Kakaban.
Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK menegaskan bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi itu semua harus diawasi terutama untuk sasarannya.
“Jangan sampai hanya ada proyek tapi sasarannya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Kemudian tidak sesuai dengan kualitas, kita tekankan jangan hanya mengejar kuantitas semata tapi juga kualitas sehingga harus ada pengawasan yang ketat,” ungkap Makmur.
“Kami boleh saja menurunkan Pokir di Berau, tapi saya minta jangan takut untuk antensi atau memberi masukan kepada kami kami dan masukan itu akan kami terima apa yang disarankan oleh pemerintah kabupaten termasuk di Berau ini,” imbuhnya.
Selain itu, politisi partai Golkar itu menegaskan pentingnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten meskipun memiliki kewenangan masing-masing.
“Sinergitas antara pemerintah Provinsi, sehingga walaupun disini ada kewenangan misal tanggung jawab SMA atau SMK memang itu tanggung jawab provinsi tapi perlu diketahui Diknas Kabupaten Berau bisa melakukan impentarisasi, mencatat berapa lulusan SMP setiap setiap tahun yang akan duduk di bangku SMA atau SKM,
“Sehingga suatu saat misal daya tampung tidak memenuhi maka kami di provinsi bisa memikirkan. Sehingga ini harus ada sinergitas jangan ada kesan bahwa itu bukan kewenangan Pemda, tetapi bagaimanapun juga kepentingan masyarakat Berau adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Makmur menegaskan dirinya tak ingin mendengar ada kesan saling lempar tanggung jawab antara Pemda dan Pemprov sehingga sinergitas untuk pembangunan dan memberi pelayanan terbaik ke masyarakat sangat dibutuhkan.
“Perlu sinergitas sehingga keluhan masyarakat itu jangan sampai saling melempar tanggung jawab antara satu dengan lainnya itu tidak boleh, dan banyak hal perlu sinergitas terhadap masalah di Berau,” tuturnya.
Ketua DPRD Kaltim itu menambahkan agar pembangunan dari pokir atau Bankeu bisa tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat banyak.
Ia juga menegaskan agar setiap pembangunan tidak ada yang saling mengklaim melainkan harus didukung bersama demi kemajuan masyarakat Kabupaten Berau yang lebih baik. (*)
