TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Wakil Bupati Berau, Gamalis, berharap bantuan presiden (Banpres) senilai Rp10 miliar untuk Kabupaten Berau dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Ia meminta anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM) hingga pemenuhan sarana dan prasarana.
Menurut Gamalis, anggaran tersebut perlu diarahkan untuk menunjang kebutuhan petugas di lapangan, termasuk peralatan dan dukungan teknis dalam proses pemadaman api.
Ia menyebutkan, kondisi kebakaran di Berau saat ini memang tidak lagi semasif pada awal kejadian. Sejumlah titik api juga telah berhasil dipadamkan. Meski demikian, dukungan anggaran tetap dibutuhkan agar penanganan karhutla dapat berjalan optimal.
“Kita harapkan pertama untuk sumber daya yang ada di Kabupaten Berau, terutama dalam memadamkan api. Kemudian sistem atau teknis dalam pemadaman itu sendiri juga perlu diperhatikan,” ujarnya.
Gamalis menegaskan, pemanfaatan dana Banpres tidak semata-mata difokuskan pada penanganan kebakaran yang masih berlangsung. Dampak kebakaran, termasuk kebutuhan pemulihan lahan yang terdampak, juga perlu menjadi perhatian.
Menurutnya, kebutuhan personel dan dukungan sumber daya di lapangan harus dipetakan dengan baik agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi upaya penanganan karhutla.
“Kita menginginkan dana dari Banpres ini betul-betul dilaksanakan tepat sasaran, baik untuk sumber daya maupun teknis penanganan. Termasuk bagaimana penggantian atau pemulihan lahan yang terbakar, kita harapkan juga menjadi perhatian,” jelasnya.
Meski demikian, Gamalis mengaku belum mengetahui secara terperinci skema penggunaan anggaran tersebut. Ia berharap pemerintah terkait segera memberikan kejelasan mengenai pembagian dan peruntukan dana agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakpastian.
Ia menilai, transparansi alokasi anggaran penting agar kebutuhan penanganan karhutla dapat dipetakan dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Saya belum tahu apakah skema peruntukannya sudah diberikan atau belum. Jangan sampai anggarannya sudah ada, tetapi kita belum mengetahui secara jelas penggunaannya untuk apa saja. Harus ada kejelasan sehingga pemanfaatannya benar-benar sesuai kebutuhan,” pungkasnya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
