TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Ruang pemerintah kampung untuk menjalankan program pembangunan kembali berpotensi menyempit. Setelah mengalami penurunan pada 2026, Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Berau diperkirakan kembali berkurang pada 2027.
Kondisi ini mulai menjadi perhatian pemerintah kampung. Bukan hanya karena berkurangnya kemampuan membiayai pembangunan fisik, tetapi juga karena sejumlah program yang sebelumnya telah disepakati masyarakat melalui musyawarah kampung terancam kembali harus ditunda.
Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun, Muchlistriadi, mengatakan penurunan ADK pada 2026 sejauh ini masih memungkinkan pemerintah kampung memenuhi sejumlah kebutuhan rutin pemerintahan. Honor aparatur, guru TK/PAUD, imam masjid hingga operasional kelembagaan masih dapat dialokasikan sesuai ketentuan penggunaan ADK.
Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah kampung harus memangkas ruang untuk program lain yang telah direncanakan.
“Beberapa rencana kegiatan tahunan yang sudah direncanakan dalam musyawarah kampung harus gagal dilaksanakan,” ungkap Muchlistriadi.
Dampaknya dirasakan pada sejumlah kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Bantuan operasional rumah ibadah, kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), kegiatan adat seperti istiaran dan mauludan hingga rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan dan Hari Jadi Kampung menjadi program yang harus disesuaikan.
Tekanan anggaran juga menyentuh sektor pembangunan fisik. Beberapa usulan yang masuk dalam skala prioritas belum dapat direalisasikan karena kemampuan keuangan kampung terbatas.
“Untuk kegiatan fisik terhadap beberapa usulan skala prioritas pembangunan juga turut tidak dilaksanakan, kecuali Dana RT Rp50 juta yang bisa direalisasikan ke seluruh 13 RT,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Kampung Sei Bebanir Bangun memiliki sekitar 5.043 penduduk yang tersebar di 13 RT, dengan cakupan dua wilayah demografi, yakni Bebanir dan Trans Bangun.
Muchlistriadi berharap karakteristik wilayah dan jumlah penduduk tersebut turut menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran ADK 2027.
“Harapan kami, dengan jumlah penduduk sekitar 5.043 orang dalam 13 RT, serta dua demografi, anggaran tahun 2027 tidak merosot tajam seperti tahun 2026,” harapnya.
Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah kampung kini harus lebih ketat menentukan urutan kebutuhan. Belanja wajib seperti insentif aparatur, listrik dan operasional pemerintahan menjadi prioritas, sementara sejumlah pembangunan yang belum mendesak harus menunggu kondisi keuangan memungkinkan.
Namun, ketergantungan terhadap ADK juga mulai dilihat sebagai persoalan jangka panjang. Pemerintah Kampung Sei Bebanir Bangun mulai menyiapkan strategi untuk membangun sumber pendapatan kampung melalui pengembangan ekonomi lokal.
Salah satu langkah yang dipersiapkan adalah mempercepat pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
“Kami selaku pemerintah kampung lebih memacu dan memicu strategi jangka panjang, untuk memikirkan bagaimana membentuk wadah perekonomian melalui badan usaha kampung. Dan ini harus segera terbentuk dan menjadi pondasi utama dalam roda perekonomian kampung,” katanya.
Kekhawatiran terhadap kemungkinan kembali berkurangnya ADK juga dirasakan Pemerintah Kampung Merancang Ulu.
Kepala Kampung Merancang Ulu, Haeru Saleh, mengatakan penurunan ADK pada 2027 akan berpengaruh terhadap kemampuan kampung membiayai sejumlah program sosial, sehingga penyesuaian skala prioritas harus kembali dilakukan.
“Kalau ADK tahun depan kembali berkurang, tentu akan berdampak pada kemampuan kampung dalam membiayai berbagai program sosial. Kita akan melakukan penyesuaian skala prioritas, terutama pada kegiatan yang bersifat pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Pada 2026, Kampung Merancang Ulu menerima ADK sebesar Rp1,467 miliar. Sementara besaran yang akan diterima pada 2027 hingga kini belum diketahui secara pasti.
Saleh mengatakan pihaknya memang telah mendapat informasi mengenai kemungkinan adanya kembali pengurangan anggaran, meski besaran pastinya masih menunggu penetapan.
“Namun kami juga dapat kabar, kalau akan turun lagi,” katanya.
Jika penurunan benar-benar terjadi, pemerintah kampung akan berupaya mempertahankan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Honor guru PAUD, imam masjid dan sejumlah bantuan sosial tetap diupayakan, dengan besaran yang disesuaikan kemampuan keuangan serta ketentuan yang berlaku.
“Prinsipnya, kami akan berusaha agar pengurangan anggaran tidak langsung membebani masyarakat dan penerima manfaat,” ujarnya.
Dengan potensi penurunan ADK pada 2027, pemerintah kampung kini dihadapkan pada dua kebutuhan sekaligus: mempertahankan pelayanan dasar masyarakat dan mencari cara agar program pembangunan tidak terus tertekan oleh keterbatasan anggaran.
Bagi kampung, kondisi tersebut membuat penguatan sumber ekonomi lokal menjadi semakin penting, sembari menunggu kepastian besaran ADK tahun depan.
“Sekaligus memberi ruang bagi kampung untuk menjalankan program pembangunan yang telah disepakati bersama masyarakat,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
