TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anggaran tersebut bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT), dengan rincian Rp3 miliar untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau dan Rp1,5 miliar bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat).
Dalam kesempatannya, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan penanganan karhutla menjadi salah satu hal yang terus dipantau pemerintah daerah. Berbagai upaya dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak agar penanganan di lapangan dapat berjalan maksimal.
“Kami terus mencermati dan berkoordinasi,” ujar Sri.
Menurut Sri, langkah penanganan karhutla dilakukan melalui berbagai metode. Selain pengerahan personel untuk pemadaman langsung, Pemkab Berau juga menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Koordinasi tersebut salah satunya berkaitan dengan dukungan armada water bombing untuk membantu menjangkau kawasan yang terdampak kebakaran.
Komunikasi dengan BNPB juga terus dilakukan untuk mendorong relokasi atau penguatan operasi water bombing sehingga dukungan udara dapat diarahkan ke wilayah Berau yang membutuhkan.
Sri memastikan dukungan anggaran melalui BTT telah dipersiapkan. Bahkan, persetujuan penggunaan anggaran tersebut telah ditandatangani sebelum dirinya menjalani cuti.
“Berkas persetujuan penggunaan BTT sudah saya tandatangani,” katanya.
Dana tersebut nantinya digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional penanganan karhutla, mulai dari logistik, bahan bakar, hingga berbagai kebutuhan personel gabungan yang berada di lokasi.
Pemkab Berau juga memberi perhatian terhadap kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut. Penanganannya dinilai membutuhkan metode berbeda karena api dapat bertahan di bawah permukaan meski tidak terlihat dari luar.
Untuk itu, BPBD Berau telah diarahkan menggunakan peat injector atau nozzle suntik gambut. Peralatan tersebut digunakan untuk memasukkan air ke lapisan gambut yang terbakar maupun bagian bawah permukaan yang masih menyimpan panas.
“Kami juga telah memerintahkan BPBD menggunakan peat injector,” tegas Sri.
Menurutnya, pemadaman api di permukaan saja belum cukup untuk memastikan kebakaran gambut benar-benar berakhir. Titik panas yang masih tertinggal di bawah tanah dapat kembali muncul dan memicu kebakaran baru.
Karena itu, metode penyuntikan air ke dalam lapisan gambut diharapkan dapat membantu proses pendinginan hingga ke bagian yang menjadi sumber panas.
Selain karhutla, persoalan distribusi BBM yang sebelumnya sempat mengalami kelangkaan dan menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sri mengatakan Pemkab Berau terus melakukan koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga, Diskoperindag, serta Bagian Ekonomi untuk memastikan pasokan dan penyaluran BBM berjalan dengan baik.
“Alokasi kuota BBM secara berangsur terus tersuplai,” ujarnya.
Pemkab Berau juga meminta Pertamina melakukan langkah antisipasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Salah satunya dengan mengusulkan tambahan kuota BBM bagi Kabupaten Berau.
“Kami telah mengajukan penambahan kuota BBM,” tutur Sri.
Tak hanya mengusulkan penambahan pasokan, pemerintah daerah juga menyepakati sejumlah langkah untuk memperketat pengawasan distribusi BBM di lapangan.
SPBU dan Pertashop diminta memasang informasi mengenai larangan pengetapan, penimbunan, pembelian berulang yang tidak wajar serta penyalahgunaan BBM. Pemberitahuan tersebut juga harus memuat ancaman sanksi hukum bagi pihak yang melanggar.
Pelayanan BBM juga diminta dilakukan secara merata, termasuk bagi kendaraan roda empat. Pembelian dibatasi maksimal 25 liter dalam satu kali transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertamina Patra Niaga selanjutnya diminta mengevaluasi penyaluran BBM bersubsidi di seluruh SPBU Berau. Evaluasi mencakup potensi pembelian tidak wajar, ketidaktepatan sasaran hingga persoalan dalam rantai distribusi.
Seluruh SPBU juga diwajibkan mulai memberikan pelayanan sejak pukul 07.00 Wita. Kesiapan petugas, sistem pelayanan, serta stok BBM menjadi hal yang harus dipastikan sebelum layanan dibuka.
Pemkab Berau turut menaruh perhatian pada optimalisasi sistem MyPertamina atau barcode. Sistem tersebut diharapkan semakin terhubung dengan identitas kendaraan sehingga dapat mengurangi potensi pengisian berulang atau penggunaan oleh kendaraan lain.
Terhadap oknum yang terbukti melakukan pengisian berulang secara tidak wajar, pengetapan maupun penimbunan, Pemkab meminta dilakukan penindakan. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, aparat penegak hukum akan dilibatkan dalam proses penanganannya.
“Jangan sampai kejadian yang tidak kita inginkan kemarin terulang kembali,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
