TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemkab Berau mulai memperkuat tata kelola data pemerintahan melalui Sosialisasi Grand Design Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Berau Tahun 2027–2031.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki Setda Berau, Kamis (13/8/2026), menjadi langkah awal untuk membangun sistem statistik sektoral yang lebih terarah, terintegrasi dan mampu mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Asisten III Setda Berau, Maulidiyah, menegaskan bahwa data memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, data tidak boleh hanya dipandang sebagai angka yang tersimpan dalam tabel maupun laporan administrasi.
“Data bukan sekadar angka yang tersimpan di dalam tabel atau laporan. Data adalah dasar bagi kita untuk memahami kondisi masyarakat, melihat persoalan secara objektif, menentukan prioritas pembangunan, mengukur keberhasilan program, sekaligus mengevaluasi apa yang masih harus kita perbaiki,” ujarnya.
Ia menekankan, setiap kebijakan pembangunan di Kabupaten Berau harus memiliki landasan data yang kuat. Pemerintah daerah tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan asumsi maupun persoalan yang terlihat secara kasat mata.
“Kita tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan asumsi. Kita tidak ingin mengalokasikan anggaran hanya karena suatu persoalan terlihat besar, sementara persoalan lain yang mungkin lebih mendesak justru terabaikan,” tegasnya.
Menurut Maulidiyah, kualitas data juga akan menentukan sejauh mana program pemerintah memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Karena itu, data yang tersedia harus mampu menggambarkan kondisi sebenarnya dan menjadi bahan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Maulidiyah juga menyinggung pentingnya penerapan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
Ia menjelaskan, SDI diarahkan agar data pemerintah dapat digunakan bersama oleh berbagai pihak dengan memenuhi sejumlah prinsip utama, yakni standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk.
“Artinya, kita tidak cukup hanya memiliki banyak data. Yang lebih penting adalah memiliki data yang benar, memiliki definisi yang sama, memiliki sumber yang jelas, dapat dibandingkan, dapat diintegrasikan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan,” jelasnya.
Ia menyebut, keseragaman dan keterpaduan data menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan angka maupun informasi antarperangkat daerah. Dengan demikian, proses perencanaan, penganggaran hingga evaluasi pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat.
Maulidiyah mencontohkan data kemiskinan Kabupaten Berau. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Berau pada Maret 2025 berada di angka 4,44 persen, turun 0,64 poin persentase dibandingkan Maret 2024, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 10,96 ribu orang.
Namun, kata dia, angka tersebut menurutnya tidak boleh berhenti sebagai statistik dalam laporan pemerintah.
“Bagi pemerintah, angka tersebut bukan sekadar angka untuk dilaporkan. Di balik angka 4,44 persen itu terdapat masyarakat, keluarga, anak-anak dan individu yang masih membutuhkan perhatian serta intervensi pemerintah,” katanya.
Melalui Grand Design Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2027–2031, Pemkab Berau diharapkan memiliki arah yang lebih jelas dalam membangun ekosistem data pemerintahan.
Maulidiyah berharap seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan data sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sekadar kebutuhan administratif.
“Saya berharap Grand Design ini menjadi arah dan komitmen bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam membangun ekosistem data di Kabupaten Berau. Kita harus mulai membangun budaya kerja yang menjadikan data sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan,” tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa penguatan statistik sektoral harus berjalan beriringan dengan transformasi digital pemerintahan. Menurutnya, penggunaan teknologi saja tidak cukup apabila tidak ditopang dengan kualitas dan tata kelola data yang baik.
“Kita harus memastikan bahwa Kabupaten Berau tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memiliki fondasi data yang kuat untuk mendukung transformasi digital pemerintahan,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
