TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemkab Berau menyambut positif wacana pengembangan jaringan kereta api di Kalimantan. Namun, realisasi proyek tersebut dinilai sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat mengingat besarnya kebutuhan anggaran dan kewenangan pelaksanaannya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki kewenangan maupun kemampuan anggaran untuk membiayai proyek transportasi berskala besar seperti pembangunan jalur kereta api.
Menurutnya, langkah pertama yang harus dipastikan adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Yang pertama tentu kita melihat dulu dari sisi kewenangannya, apakah itu menjadi kewenangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Itu yang harus dipastikan terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan kondisi fiskal daerah saat ini, Pemkab Berau masih menghadapi keterbatasan dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur berskala besar.
Karena itu, kata dia, pembangunan jaringan kereta api diharapkan dapat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga pembiayaannya dapat ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dengan kondisi anggaran sekarang, rasanya untuk proyek-proyek besar saja kita cukup berat. Harapan kami, jika memang pembangunan kereta api dilaksanakan, proyek tersebut dapat menjadi Proyek Strategis Nasional sehingga pembiayaannya melalui APBN, bukan APBD,” katanya.
Meski demikian, Said menegaskan Pemkab Berau tetap memberikan dukungan terhadap pengembangan sistem transportasi massal di Kalimantan apabila proyek tersebut direalisasikan pemerintah pusat.
Ia menyebut, kehadiran kereta api akan menjadi salah satu solusi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan.
“Kalau mendukung, tentu kita mendukung. Sistem transportasi kita masih membutuhkan moda transportasi umum seperti kereta api,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia mengakui jalur menuju Kabupaten Berau, khususnya Tanjung Redeb, belum masuk dalam prioritas awal pengembangan jaringan kereta api.
Lanjutnya, berdasarkan informasi yang diterimanya, fokus pemerintah saat ini lebih diarahkan pada konektivitas kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan sejumlah daerah lain di Kalimantan.
“Setahu saya yang menjadi prioritas masih koneksi IKN dengan beberapa daerah seperti Samarinda dan Bontang. Berau memang belum masuk dalam rencana awal,” jelasnya.
Di sisi lain, Said menilai peningkatan kualitas infrastruktur jalan darat masih menjadi kebutuhan yang lebih mendesak bagi Kabupaten Berau.
Ia berharap pemerintah pusat terus melakukan peningkatan jalan nasional yang menjadi jalur utama distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Diakuinya juga, kondisi jalan yang saat ini digunakan secara bersama oleh kendaraan masyarakat, angkutan CPO, hingga kendaraan industri lainnya membutuhkan perhatian serius agar tetap layak dan aman dilalui.
“Kalaupun belum ada jalur kereta api ke Berau, kami berharap jalan nasional yang ada terus dibenahi. Infrastruktur jalan masih menjadi kebutuhan utama karena menopang aktivitas masyarakat dan dunia usaha,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
