TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Di tengah tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, minimnya lahirnya peraturan daerah (perda) baru yang berorientasi pada peningkatan pendapatan menjadi perhatian serius DPRD Berau.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menilai produktivitas legislasi daerah perlu ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan pembangunan dan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Berau.
Menurutnya, hingga saat ini hanya terdapat satu perda baru yang secara khusus berpotensi menambah pendapatan daerah. Sementara sebagian besar kebijakan yang menjadi dasar pengelolaan PAD masih mengacu pada regulasi lama yang telah disusun pada periode sebelumnya.
“Perda hanya satu, masih mengandalkan yang lama,” ujarnya.
Ia menyebut, kondisi tersebut dinilai kurang ideal mengingat dinamika ekonomi terus berkembang dan membutuhkan regulasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Terlebih, pemerintah daerah saat ini dituntut mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk mendukung pembiayaan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat.
Rudi menegaskan bahwa keberadaan perda tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga dapat menjadi instrumen strategis untuk menggali potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Menurutnya, tantangan ekonomi seperti inflasi, perubahan pola usaha, hingga perkembangan sektor-sektor baru harus direspons melalui kebijakan yang lebih inovatif dan relevan dengan kondisi terkini.
“Daerah membutuhkan regulasi yang adaptif. Potensi-potensi pendapatan baru harus bisa diakomodasi melalui kebijakan yang sesuai dengan perkembangan saat ini,” katanya.
Ia juga menyoroti alasan efisiensi anggaran yang kerap dikaitkan dengan terbatasnya produk legislasi daerah. Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak seharusnya menghambat lahirnya perda-perda strategis yang justru dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dalam jangka panjang.
“Efisiensi bukan alasan tidak produktif,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Dengan lahirnya perda-perda yang lebih inovatif dan tepat sasaran, ia optimistis Berau memiliki peluang untuk meningkatkan PAD sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap regulasi lama yang belum tentu masih relevan dengan kondisi saat ini.
“Perlu inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jangan sampai kita terus bergantung pada aturan lama sementara tantangan dan peluang ekonomi terus berubah,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
