TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Pemkab Berau terus menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan kehutanan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan pembukaan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Kabupaten Berau yang digelar pada Selasa (28/4/26) pagi.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendorong percepatan program perhutanan sosial di Bumi Batiwakkal.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam kesempatannya menegaskan bahwa sektor kehutanan menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah. Komitmen tersebut tercermin melalui berbagai program yang telah dan tengah berjalan, salah satunya Program Karbon Hutan Berau (PKHB) yang mengusung konsep pembangunan rendah emisi karbon.
“Tujuan akhirnya adalah mewujudkan hutan yang lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Berau juga telah mengembangkan konsep Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial, yang bahkan menjadi inisiatif pertama di Kalimantan Timur. Ia berharap implementasi konsep tersebut dapat terus diperkuat melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, dokumen master plan Pembangunan Wilayah Terpadu (IAD) berbasis perhutanan sosial Kabupaten Berau tahun 2025–2029 yang telah disusun menjadi pijakan strategis dalam pembangunan daerah.
Terlebih, ia menyebut sekitar 68 persen wilayah daratan Berau merupakan kawasan hutan yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan sebagian provinsi.
“Dokumen ini sangat penting sebagai arah kebijakan pembangunan pedesaan berbasis perhutanan sosial ke depan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sri juga mengingatkan bahwa keberhasilan program perhutanan sosial sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga para pendamping di lapangan.
Melalui rapat koordinasi ini, ia berharap seluruh pihak dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah strategis untuk mempercepat implementasi program secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, pendampingan kepada kelompok masyarakat juga dinilai krusial agar tidak hanya memperoleh akses legal terhadap kawasan hutan, tetapi juga mampu mengelolanya secara produktif, inovatif, dan bernilai ekonomi.
“Kami ingin hutan tetap hijau dan masyarakat hidup lebih sejahtera. Hutan lestari adalah prasyarat utama bagi keberlangsungan kehidupan dan keseimbangan ekosistem di Berau,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
