TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Persiapan operasional RSUD Baru yang berlokasi di Jalan Sultan Agung terus dikebut menjelang target pembukaan pada Mei mendatang.
Rumah sakit ini diharapkan menjadi tumpuan baru bagi pelayanan kesehatan masyarakat Berau. Namun, di balik optimisme tersebut, sejumlah tantangan besar masih harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.
Konsultan RSUD Baru, Syahrir A. Pasinringi, yang turut mendampingi proses perizinan dan persiapan operasional, menegaskan bahwa kesiapan rumah sakit tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga aspek administratif dan dukungan lintas sektor.
“Untuk pengoperasian RS perlu ada legalitas dan ini tanggung jawab dari lintas OPD yang mengurus pembangunan RS baru ini,” ujarnya.
Pria yang merupakan Akademisi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) itu menjelaskan, berbagai dokumen penting harus segera disiapkan, termasuk penentuan jenis layanan yang akan diberikan serta kesiapan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, kerja sama dengan BPJS Kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri karena mensyaratkan akreditasi rumah sakit terlebih dahulu.
“Kalau mau bekerja sama dengan BPJS, mereka mempersyaratkan rumah sakit harus terakreditasi oleh lembaga akreditasi. Syarat untuk mendapatkan itu harus banyak pasiennya, jadi prosesnya lama,” jelasnya.
Menurutnya, pada tahap awal operasional, jumlah pasien kemungkinan masih terbatas karena belum adanya kerja sama dengan BPJS. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari para pemangku kebijakan untuk memastikan proses akreditasi berjalan.
“Jadi ada komitmen yang ditandatangani oleh yang berwenang, baik Dinkes, Direktur, atau Bupati, bahwa akan melakukan proses akreditasi dengan syarat seperti studi kelayakan dan lainnya,” benernya.
Selain persoalan regulasi, kendala anggaran juga menjadi perhatian utama. Dari tiga gedung yang direncanakan, saat ini baru satu gedung yang selesai dibangun. Kebutuhan alat kesehatan (alkes) juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.
“Pengalaman saya membangun RS di Bone, itu membutuhkan waktu 12 bulan dengan anggaran sekitar Rp150 hingga Rp200 miliar,” ungkapnya.
Tim TAGUPP Gubernur Kaltim itu menilai, target operasional pada 20 Mei masih sangat bergantung pada kesiapan distribusi alkes.
“Apakah pasti 20 Mei itu tergantung pada alat-alatnya. Bisa saja masih di jalan atau sebagainya. Tapi kami optimistis selama semua bisa berkontribusi,” katanya.
Meski berbagai tantangan membayangi, Syahrir memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah. Ia menilai dukungan politik menjadi kunci agar rumah sakit ini benar-benar dapat berfungsi optimal.
“Saya melihat Ibu Bupati sangat berkomitmen. Itulah alasan mengapa saya bersedia datang dan membantu secara teknis. Ini adalah bentuk rasa syukur saya untuk membantu daerah mewujudkan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
