TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Persoalan banjir di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan serius. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai kondisi banjir yang terjadi saat ini tidak lagi bersifat insidental, melainkan sudah menunjukkan adanya persoalan mendasar pada sistem tata kelola drainase.
Ia mengungkapkan, sejumlah titik yang sebelumnya tidak pernah terdampak banjir kini justru mulai mengalami genangan, seperti di kawasan Jalan Murjani dan beberapa wilayah lainnya.
Hal ini, menurutnya, menjadi indikasi kuat bahwa sistem aliran air tidak lagi berfungsi optimal.
“Sekarang ini banyak titik yang dulu tidak pernah banjir, tapi sekarang justru banjir. Artinya ada yang harus kita evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Dedy menjelaskan, salah satu penyebab utama adalah tidak optimalnya fungsi gorong-gorong dan saluran pembuangan air.
Ia menyoroti adanya penyempitan saluran, bahkan penutupan drainase oleh aktivitas pembangunan maupun faktor lain, yang menghambat aliran air.
“Saya lihat kalau aliran air itu bisa diarahkan masuk ke gorong-gorong dengan baik, kemungkinan banjir tidak akan terjadi seperti sekarang. Tapi faktanya banyak saluran yang tertutup, dan lubangnya juga kecil sehingga mudah tersumbat,” jelasnya.
Ia pun mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera melakukan kajian teknis secara menyeluruh terhadap sistem drainase yang ada, termasuk memperbesar dimensi saluran pembuangan serta memastikan tidak ada hambatan pada jalur aliran air.
“Kalau perlu, pembuangan ke hilir itu dibuat lebih besar. Jangan kecil seperti sekarang, karena itu mudah sekali tersumbat,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya kehadiran langsung pemerintah di lapangan saat banjir terjadi. Menurutnya, respons cepat dari OPD sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber persoalan secara akurat.
“Jangan menunggu informasi viral di media sosial baru bergerak. Saat banjir terjadi, harusnya langsung turun ke lapangan, lihat titiknya di mana, salurannya bagaimana, buangnya ke mana,” katanya.
Dedy bahkan menyarankan agar pejabat teknis di tingkat bidang, seperti kepala bidang (kabid), aktif melakukan pemantauan rutin di wilayah-wilayah rawan banjir. Dengan begitu, penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, ia menilai penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui perencanaan yang matang dan terintegrasi.
Evaluasi terhadap perencanaan lama juga dinilai penting, mengingat adanya perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan wilayah.
“Ini harus kita kaji ulang, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Jangan sampai pembangunan justru memperparah kondisi drainase,” ujarnya.
Ia berharap, dengan langkah evaluasi yang serius dan respons cepat dari pemerintah daerah, persoalan banjir di Berau dapat diminimalisir, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi pihak yang dirugikan setiap kali hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
“Intinya, kita ingin masyarakat tidak lagi khawatir setiap hujan turun. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan hanya reaksi,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
