TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai memetakan arah kebijakan fiskal tahun 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp 2,46 triliun.
Angka tersebut menjadi sinyal awal bahwa struktur keuangan daerah masih menghadapi tantangan, terutama karena kuatnya ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie, menyebutkan bahwa target pendapatan dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 dipatok sebesar Rp 2.467.645.000.000. Namun, angka tersebut masih bersifat dinamis.
“Proyeksi ini masih sementara dan bisa berubah mengikuti perkembangan asumsi makro serta kebijakan fiskal nasional,” ujarnya.
Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2026 yang mencapai Rp 2,73 triliun bahkan meningkat menjadi Rp 3,42 triliun setelah ditambah SiLPA Rp 688,37 miliar angka RAPBD 2027 terlihat lebih rendah. Namun, pemerintah menegaskan penurunan ini merupakan langkah strategis.
“Kami sengaja menyusun secara realistis agar keseimbangan fiskal tetap terjaga dan tidak menimbulkan risiko defisit,” jelasnya.
Dari keseluruhan struktur pendapatan, dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi tulang punggung utama. Nilainya diproyeksikan mendekati Rp 2 triliun, jauh melampaui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sekitar Rp 380 miliar.
“Komposisi ini menunjukkan bahwa peran pusat masih sangat dominan dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu, kontribusi dari pos lain-lain pendapatan yang sah diperkirakan hanya sekitar Rp 16,8 miliar.
Kondisi ini tidak lepas dari dinamika ekonomi yang memengaruhi daerah. Secara regional, perekonomian Kalimantan Timur masih menjadi yang terbesar di Pulau Kalimantan, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai sekitar Rp 218,19 triliun pada triwulan III 2025.
Namun, di tingkat lokal, struktur ekonomi Berau yang masih bertumpu pada sektor pertambangan menghadapi tekanan.
“Pertumbuhan ekonomi melambat ke sekitar 2,48 persen. Ini berdampak pada sektor-sektor lain seperti perdagangan,” ungkapnya.
Normalisasi harga komoditas, khususnya batu bara, setelah periode booming juga menjadi faktor penting yang memengaruhi proyeksi pendapatan daerah.
“Penurunan harga komoditas berdampak langsung pada omzet perusahaan, yang akhirnya berimbas pada penerimaan pajak daerah,” bebernya.
Selain itu, tekanan inflasi global turut memengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menetapkan target pajak, terutama yang bersumber dari konsumsi seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Di sisi lain, kebijakan transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi faktor kunci. Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan stabil, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) akan difokuskan pada sektor prioritas nasional.
“DAK ini sifatnya kompetitif, sehingga daerah harus aktif dan strategis dalam mengusulkan program,” terangnya.
Adapun Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam diperkirakan cenderung menurun dan fluktuatif, seiring ketergantungan pada harga komoditas global.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Berau menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat PAD. Di antaranya melalui penerapan sistem peringatan dini pajak (Tax Early Warning System), optimalisasi pajak kendaraan bermotor, hingga digitalisasi retribusi.
“Kami juga mendorong revitalisasi BUMD agar lebih produktif dan berorientasi pada keuntungan,” katanya.
Selain itu, strategi penguatan juga dilakukan melalui sinkronisasi data untuk optimalisasi transfer pusat, peningkatan kualitas usulan program, serta pengawalan dana bagi hasil dari sektor unggulan seperti sawit dan tambang.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang berupa harmonisasi regulasi, pembentukan satgas optimalisasi PAD, hingga peningkatan literasi pajak masyarakat.
“Kesadaran masyarakat terhadap pajak harus terus dibangun, karena itu menjadi salah satu pilar utama pembiayaan pembangunan daerah,” tegasnya.
Secara keseluruhan, RAPBD 2027 dirancang tidak hanya untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga menjadi instrumen dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Dengan perencanaan yang matang, kami berharap alokasi anggaran bisa lebih tepat sasaran dan mampu mendukung visi pembangunan Berau ke depan,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
