TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menilai masih lemahnya sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdampak pada pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang belum berjalan selaras.
Menurutnya, harmonisasi antara program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah daerah masih belum maksimal, sehingga sejumlah kegiatan kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan sejak tahap awal perencanaan.
Ia mengaku prihatin karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih program, bahkan berisiko membuat penggunaan anggaran daerah menjadi tidak efektif.
“Terutama agar penggunaan anggaran daerah yang terbatas bisa lebih tepat guna dan tidak terbuang sia-sia karena duplikasi kegiatan di lapangan,” ujarnya.
Sari sapaan akrabnya menegaskan, persoalan ini bukan sekadar soal teknis pelaksanaan, melainkan menyangkut komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk duduk satu meja sejak awal penyusunan program.
Sinkronisasi perencanaan, kata dia, merupakan hal mendasar agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Selama ini, program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga dengan kabupaten/kota. Padahal ini seharusnya bisa disinergikan sejak awal perencanaan,” tegasnya.
Ia mendorong agar rapat koordinasi yang melibatkan gubernur, Bappeda, dan DPRD tidak hanya bersifat insidental, tetapi menjadi agenda rutin yang dilaksanakan secara berkala.
Forum koordinasi tersebut dinilai penting untuk menyamakan persepsi sekaligus menyusun prioritas pembangunan yang selaras antara provinsi dan daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal.
Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus dirancang dengan cermat agar tidak terjadi pemborosan akibat program yang berjalan bersandingan tanpa integrasi.
“Rakor berkala akan sangat membantu memastikan program yang ada bisa sinkron dengan kebutuhan daerah. Jadi pembangunan lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Sari juga mengingatkan agar program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, seperti Gratispol dan Jospol, tidak berhenti sebagai slogan semata. Program tersebut, kata dia, harus dibarengi dukungan lintas sektor agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Tanpa kolaborasi kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pihak swasta, berbagai program prioritas berisiko hanya menjadi rencana di atas kertas.
“Terlebih bagi masyarakat di wilayah pelosok, implementasi kebijakan yang tidak terintegrasi akan semakin memperlebar jarak antara perencanaan dan realisasi,” katanya.
Ia berharap pola kerja yang lebih terbuka, terkoordinasi, dan berbasis kolaborasi dapat menjadi kunci menghadirkan pembangunan yang selaras, terukur, serta tepat sasaran di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
“Perlu kolaborasi dari semua pihak agar pelaksanaan ini bisa berjalan optimal. Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
