TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Sakirman, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran pada tahun 2026 harus disikapi dengan penentuan skala prioritas yang jelas.
Menurutnya, salah satu sektor yang wajib mendapat perhatian khusus adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini menjadi penopang perekonomian masyarakat Berau.
Sakirman menyampaikan bahwa kondisi fiskal yang diproyeksikan lebih ketat di tahun 2026 bukan alasan untuk menghentikan program strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Justru, kata dia, pemerintah harus semakin selektif agar anggaran yang terbatas dapat memberikan dampak maksimal.
“Dengan anggaran 2026 yang diperkirakan semakin terbatas, kami berharap pemerintah daerah benar-benar memprioritaskan pengembangan UMKM. Ini sektor yang langsung menyentuh masyarakat dan memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian Berau,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa UMKM merupakan penggerak ekonomi yang terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi, termasuk saat terjadi perlambatan ekonomi.
Karena itu, memberi dukungan terhadap pelaku UMKM berarti menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Sakirman menilai bahwa industri kecil dan menengah di Berau memiliki potensi besar mulai dari produk kerajinan, kuliner, hingga ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan sektor pariwisata.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengarahkan anggaran pada program-program yang membantu UMKM tumbuh, seperti pelatihan peningkatan kualitas produk, akses permodalan, pendampingan digitalisasi, hingga pembukaan akses ke pasar yang lebih luas.
“UMKM kita itu punya kualitas, hanya butuh sentuhan pembinaan dan fasilitasi. Kalau ini dilakukan dengan baik, maka kita bisa melihat dampaknya langsung ke peningkatan pendapatan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Sakirman juga mengingatkan bahwa tanpa penguatan UMKM, ketergantungan masyarakat terhadap sektor-sektor tertentu akan semakin besar, dan hal itu dapat menjadi risiko ekonomi di masa depan. Karena itu, diversifikasi ekonomi melalui UMKM menjadi langkah penting yang tidak boleh ditunda.
Dengan anggaran yang ketat, ia menilai bahwa sektor-sektor yang tidak mendesak harus ditunda sementara. Pihaknya mengatakan bahwa seluruh elemen harus objektif.
“Saat anggaran terbatas, maka harus ada yang diprioritaskan dan ada yang bisa ditunda. Dalam pandangan kami, pengembangan UMKM masuk kategori prioritas yang tidak bisa dilepas,” jelasnya.
Sakirman juga mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif menjalin kerja sama lintas sektor, termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Berau. CSR, kemitraan usaha, dan kolaborasi pemasaran dinilai bisa menjadi sumber dukungan tambahan bagi pelaku UMKM.
Ia menutup dengan penegasan bahwa DPRD Berau akan terus mengawal kebijakan anggaran 2026 agar tetap pro terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin pembangunan tetap berjalan, tapi harus tepat sasaran. Dan UMKM adalah sektor yang terbukti memberi manfaat langsung kepada rakyat Berau,” kuncinya. (ADV)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
