TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Pemangkasan anggaran daerah akibat turunnya transfer pemerintah pusat dipastikan memberi dampak nyata pada sejumlah program pembangunan di Kabupaten Berau.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, meminta pemerintah daerah memastikan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan secara terukur dan tidak merugikan masyarakat.
Menurut Frans, pemangkasan ini bukan kondisi yang bisa ditawar, namun eksekutif dan legislatif harus benar-benar selektif dalam menyusun ulang prioritas belanja.
“Mau tidak mau kita harus menerima pemangkasan ini. Tetapi jangan sampai program yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat ikut terkena,” tegasnya.
Dirinya menjelaskan, saat ini DPRD dan OPD terkait terus melakukan komunikasi untuk memilah program yang masih bisa ditunda, dikurangi, atau dialihkan.
Sementara program yang bersentuhan langsung dengan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama.
“Program-program yang tidak terlalu mendesak pasti akan dikurangi. Tapi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, itu harus dipertahankan. Ini yang selalu kami sampaikan ke pihak eksekutif,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa pemangkasan ini tetap akan menimbulkan imbas, terutama di sektor pembangunan infrastruktur.
Daerah pesisir disebut sebagai wilayah yang paling merasakan dampaknya, mengingat banyak kebutuhan pembangunan jalan tani, akses kebun, jalan kampung, hingga dukungan anggaran desa.
“Memang pasti ada imbasnya di lapangan, terutama untuk infrastruktur pendukung. Apalagi wilayah pesisir yang banyak membutuhkan akses jalan tani dan fasilitas penunjang ekonomi masyarakat,” katanya.
Namun pihaknya berharap agar pemotongan anggaran tidak mengenai program yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak warga.
Frans menambahkan, usulan kebutuhan prioritas warga sebenarnya telah terangkum melalui kegiatan reses anggota DPRD dan musrembang kampung.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah tetap mempertahankan program prioritas yang sudah disepakati.
“Kepala kampung sudah menyerahkan minimal dua program prioritas. Kami berharap pemerintah tidak mengurangi program yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai yang urgent justru dipotong,” harapnya.
Selain itu, dirinya menegaskan akan terus mengawal proses penyesuaian anggaran agar tidak mengganggu pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Yang penting, kebutuhan dasar masyarakat tetap aman. Itu garis merah kami,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
