TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa kepala kampung memiliki peran penting dalam menggerakkan roda pemerintahan di tingkat paling bawah.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Kampung se-Kabupaten Berau di Ruang Sangalaki Setkab Berau, Rabu (22/10/25).
Dalam sambutannya, Muhammad Said mengatakan bahwa posisi kepala kampung bukan sekadar pelaksana kebijakan dari atas, melainkan pemimpin masyarakat di wilayahnya.
“Kepala kampung menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hal tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan kepala kampung sebagai figur utama dalam membangun pemerintahan yang partisipatif dan mandiri.
“Undang-undang menegaskan bahwa kepala kampung adalah pemimpin masyarakat, bukan hanya perpanjangan tangan pemerintah,” katanya.
Menurutnya, kepala kampung dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik kepada warga agar tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan akuntabel.
“Kinerja kepala kampung yang baik akan berdampak pada kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan, peran kepala kampung sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah karena berada di garis depan dalam menyentuh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Said meminta seluruh kepala kampung di Berau untuk terus memperkuat kapasitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
“Saya berharap 100 kepala kampung di Berau dapat berperan aktif menyukseskan visi dan program prioritas pemerintah daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Sekda juga mendorong para kepala kampung untuk memanfaatkan pendamping profesional seperti Pejuang SIGAP Sejahtera, Pendamping Desa (P3MD), Pendamping Lokal Desa (PLD), serta Tim Pendamping Kecamatan dan Kabupaten.
Pendamping tersebut dinilai dapat membantu dalam penyusunan dokumen penting pemerintahan kampung, seperti RPJM Kampung, RKP Kampung, dan R-APB Kampung.
“Gunakan pendamping yang ada agar pelaksanaan tugas kampung berjalan maksimal,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa kerja sama antara kepala kampung dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.
“Jika semua bersinergi, maka tujuan kita untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel akan lebih mudah tercapai,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
