PORTALBERAU – Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan bahwa masyarakat pemilik sumur minyak rakyat kini bisa menjual hasil produksinya secara resmi ke Pertamina mulai 1 Agustus 2025.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur tentang kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi.
”Per 1 Agustus, mudah-mudahan produksi dari sumur masyarakat ini sudah bisa kita monetisasi, diserahkan ke Pertamina,” kata Deputi Eksploitasi SKK Migas, Taufan Marhaendrajana, dalam konferensi pers capaian kinerja SKK Migas, Senin (21/7/2025).
SKK Migas memperkirakan produksi dari sumur-sumur rakyat bisa mencapai 10 ribu hingga 15 ribu barel per hari (bph), dengan kemungkinan hasil yang lebih tinggi tergantung potensi di lapangan.
Langkah ini dinilai penting untuk menambah capaian produksi (lifting) minyak nasional yang selama ini mengalami penurunan.
Terlebih, sumur rakyat tersebar di berbagai daerah dan jumlahnya sangat banyak.
“Kami berharap kontribusinya signifikan. Tapi tentu ada tantangan yang berat dan perlu upaya bersama agar bisa terlaksana,” ujar Taufan.
Meski demikian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa legalisasi hanya diberikan kepada sumur-sumur yang sudah terlanjur dibor dan berproduksi secara ilegal, bukan untuk aktivitas pengeboran baru.
“Bukan semuanya ya. Tolong sampaikan dengan baik, bahwa yang dilegalkan hanya sumur rakyat yang selama ini sudah memproduksi minyak,” tegas Bahlil saat ditemui di DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (28/6/2025).
Menurutnya, selama ini banyak sumur minyak rakyat yang telah beroperasi secara mandiri, namun statusnya ilegal.
Akibatnya, hasil produksi dijual ke penampung ilegal yang tidak memberikan nilai tambah bagi negara maupun masyarakat secara maksimal. (*/)
Minim Edukasi Batas Wilayah, Sengketa Lahan Berau-Bulungan Dinilai Rawan Terus Berulang
TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Persoalan lepasnya sekitar 60 ribu hektare wilayah Kabupaten Berau ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dinilai bukan...
