TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Kabupaten Berau terus mendorong sinergi antar pihak dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Hal ini ditegaskan dalam Workshop Kolaborasi Para Pihak dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) KDPS Kabupaten Berau, yang digelar di Balai Mufakat, Senin (26/5/25).
Kegiatan ini menjadi forum diskusi strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan langkah konkret dalam pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.
Plt Asisten II Setkab Berau, Warji, yang mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, menyampaikan bahwa pengelolaan KKP3K harus berbasis pemahaman lintas kewenangan serta kolaborasi program antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan mitra kerja.
“Kita ingin ada kesamaan visi soal siapa berwenang apa, siapa berperan di mana. Dan yang tak kalah penting, kolaborasi antar pihak menjadi kunci dalam mengelola kawasan konservasi ini agar benar-benar mensejahterakan masyarakat,” ujar Warji.
Ia memaparkan bahwa Kabupaten Berau memiliki luas wilayah lebih dari 34 ribu kilometer persegi, dengan perairan laut mencapai hampir 12 ribu kilometer persegi.
Terdapat 68 pulau di wilayah ini, namun hanya empat yang berpenghuni—yakni Pulau Derawan, Maratua, Balikukup, dan Kaniungan Besar.
Lanjutnya, potensi besar ini dinilai belum dimaksimalkan secara optimal, khususnya dari sektor perikanan dan pariwisata.
Warji juga menyebutkan bahwa Pemkab Berau telah menjalin kerja sama dengan Republik Seychelles untuk mengembangkan blue economy, serta mendukung skema karbon biru sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah.
“Ekosistem laut kita sangat kaya—ada terumbu karang, mangrove, padang lamun, hingga danau air asin yang menjadi rumah bagi spesies langka seperti penyu, lumba-lumba, hingga ubur-ubur tak menyengat. Ini aset yang harus dijaga dan dikelola bersama,” tegasnya.
Selain memanfaatkan potensi ekonomi, Pemkab Berau berkomitmen menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan sektor berbasis kearifan lokal.
“Optimalisasi pemanfaatan pulau kecil bukan semata pembangunan infrastruktur, tapi juga harus menyentuh kesejahteraan masyarakat secara langsung,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Irhan Mujhaidy yang mewakili Sekretaris Provinsi Kaltim mengatakan bahwa kawasan perairan Berau menyimpan potensi luar biasa, namun menghadapi berbagai tantangan dari sisi sosial-ekonomi, tekanan aktivitas manusia, hingga dampak perubahan iklim.
“Wilayah ini punya kawasan konservasi strategis bernama KKP3K. Kita butuh pengelolaan yang berbasis zonasi, mulai dari zona inti, zona pemanfaatan, hingga zona terbatas. Kolaborasi semua pihak termasuk mitra seperti YKAN, WWF, hingga kelompok sadar wisata sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Ia berharap kegiatan ini menghasilkan rumusan konkret, tidak hanya sebatas rencana di atas kertas.
“Kita perlu ruang dialog semacam ini agar lahir strategi yang realistis dan implementatif. Kolaborasi adalah satu-satunya jalan untuk mengelola kawasan ini dengan baik dan memberi manfaat nyata,” kuncinya.
Workshop ini juga dihadiri oleh perwakilan mitra pembangunan, akademisi, LSM, kelompok masyarakat pesisir, serta tokoh-tokoh kampung dari kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Berau.
Diskusi dirancang untuk merumuskan arah kebijakan bersama yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
