TABALAR, PORTALBERAU – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tabalar untuk Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 resmi digelar.
Mengusung tema “Mewujudkan visi Kabupaten Berau, yaitu menjadikan Berau maju dan sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang handal untuk transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”, forum ini menjadi ajang penyampaian aspirasi masyarakat terkait pembangunan daerah.
Camat Tabalar, Tri Anggoro Raharjo, mengungkapkan bahwa dalam Musrenbang kali ini, terdapat 578 usulan dari enam kampung di wilayah Kecamatan Tabalar. Usulan tersebut mencakup berbagai bidang, baik fisik maupun non-fisik. Salah satu prioritas utama yang diangkat adalah peningkatan infrastruktur kantor kecamatan dan sekitarnya.
“Kami berharap semua usulan ini dapat ditampung dan direalisasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan berupaya maksimal dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat. Ia mengapresiasi potensi besar yang dimiliki oleh Kecamatan Tabalar dan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan yang masih rusak, akan menjadi perhatian utama.
“Akses jalan di Tabalar sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Memang masih ada beberapa jalan yang rusak, dan ini akan kita perbaiki secara bertahap, baik yang menjadi kewenangan kabupaten maupun nasional,” ungkapnya.
Selain infrastruktur, kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi perhatian serius Pemkab Berau.
“Kami menyadari masih ada kekurangan tenaga medis dan pendidik di beberapa wilayah. Pemerintah akan mengupayakan solusi terbaik agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dengan lebih baik,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan bahwa pengalokasian anggaran tetap akan memperhatikan aspek urgensi dan kebutuhan masyarakat.
“Seluruh OPD harus lebih ketat dalam pengawasan program agar anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar para kepala kampung lebih aktif dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Koordinasi antara kepala kampung dengan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Bekerjalah secara profesional demi pelayanan terbaik untuk masyarakat,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
