TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Kepala KPPN Tanjung Redeb,Viera Martina Rachmawati mengungkapkan bahwa berdasarkan data, alokasi pagu APBN TA 2024 di Kabupaten Berau tetap didominasi dengan Belanja Transfer yang mempunyai pagu sebesar Rp 3,5 Triliun atau 92,3 Persen dari total pagu anggaran yaitu Rp 3,8 Triliun.
Lanjutnya, setelah itu disusul dengan Belanja Barang dengan alokasi Rp 177,8 Miliar, Belanja Pegawai dengan alokasi Rp 102,5 Miliar, dan Belanja Modal dengan alokasi Rp 50 Miliar.
“Realisasi belanja Bulan Juni 2024 yaitu sebesar Rp 1,7 Triliun (44,84 Persen) dari total pagu Rp 3,8 Triliun dan kita mengalami pertumbuhan 31,70 Persen dibandingkan Tahun 2023,” ungkap Viera, Rabu (10/7/24).
Dirinya menyebut, walaupun total pagu mengalami penurunan 16,31 Persen terutama penurunan pagu pada Belanja TKD sebesar 19,24 Persen.
Sedangkan pagu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal mengalami kenaikan yaitu masing-masing 0,61 Persen, 51,98 Persen dan 114,53 Persen.
Selain itu ia menjelaskan, pagu belanja barang dan belanja modal yang naik cukup signifikan dibandingkan tahun lalu memiliki potensi untuk direalisasi dan dibelanjakan di area Kabupaten Berau dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Begitu juga dengan pagu belanja TKD yang cukup besar senilai Rp 3,5 Triliun dapat disalurkan ke Pemerintah Daerah melalui KPPN untuk kemudian dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah untuk kemajuan Kabupaten Berau,” ujarnya.
Viera menerangkan, sampai dengan Bulan Juni 2024, Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp 59,3 Miliar (57,82 Persen) terjadi pertumbuhan 11,88 Persen.
Belanja Barang terealisasi sebesar Rp 67,2 Miliar (37,78 Persen) dengan pertumbuhan 31,45 Persen.
Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 19,6 Miliar (38,15 Persen) dengan positive growth yang cukup signifikan yaitu 467,47 Persen.
“Belanja TKD telah sesuai dengan jadwal realisasi yang ditetapkan DJPK untuk penyaluran TKD pada bulan Juni dengan nilai total realisasi Rp 1,6 Triliun (44,92 Persen) dari pagu Rp 3,5 Triliun dan memiliki positive growth 31,33 Persen,” terangnya.
Sementara itu, pembayaran belanja pegawai di Bulan Juni 2024 pada KPPN Tanjung Redeb termasuk di dalamnya pembayaran untuk Gaji ke 13 untuk 20 satuan kerja dengan jumlah 1.117 pegawai dan total nilai pembayaran Rp 5,28 Miliar.
Pembayaran Gaji 13 dimaksudkan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS, TNI dan Polri.
Dengan adanya pembayaran Gaji 13 maka daya beli pegawai di bulan Juni lebih meningkat dan pegawai dapat melakukan pembelanjaan khususnya kepada UMKM sehingga dapat meningkatkan pendapatan UMKM.
“Dengan demikian Gaji 13 dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian di daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau pada bulan Juni 2024,” bebernya.
Viera juga menyebut tiga satker yang memiliki nilai realisasi terbesar pada realisasi belanja APBN di Kabupaten Berau diantaranya, Polres Berau dengan nilai realisasi belanja sebesar Rp 34 Miliar (54,06 Persen) dari pagu Rp 62,9 Miliar, Kantor UPBU Kalimarau dengan nilai realisasi belanja sebesar Rp 32,9 Miliar (39,65 Persen) dari pagu Rp 83,1 Miliar, dan KPU Kabupaten Berau dengan nilai realisasi belanja Rp 22,8 Miliar (36,47 Persen) dari pagu 62,6 miliar.
“Realisasi APBN terbaik di 3 satker ini,” ucapnya.
Selain itu juga, ada tiga satker dengan persentase penyerapan anggaran belanja tertinggi di Bulan Juni 2024 di Kabupaten Berau, yaitu MAN Berau dengan realisasi belanja Rp 672 Juta (63,65 Persen) dari pagu Rp 1,1 Miliar, Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan realisasi belanja Rp 164 juta (61,92 Persen) dari pagu Rp 265 Juta dan Kantor UPBU Maratua dengan realisasi belanja Rp 8,9 Miliar (59,38 Persen) dari pagu Rp 14,9 Miliar
“Untuk penyerapan anggaran belanja tertinggi sampai Bulan Juni 3 satker tersebut,” katanya.
KPPN Tanjung Redeb memberikan rekomendasi kepada satker agar bisa mempercepat penyerapan anggaran untuk segera memenuhi persyaratan untuk pembukaan blokir anggaran agar anggaran yang terblokir dapat segera direalisasikan.
Mempercepat realisasi belanja barang dan belanja modal yang tidak terikat dengan jadwal kegiatan tertentu. Melakukan perencanaan kegiatan terkait dengan realisasi anggaran dan mematuhi jadwal rencana kegiatan tersebut.
“Dan tidak lupa untuk melakukan revisi anggaran atas pagu belanja yang tidak dapat direalisasikan,” tegasnya.
Viera menambahkan, pihaknya mendorong agar satker untuk dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dan mempercepat realisasi belanja APBN untuk mendukung tercapainya target berbagai program pemerintah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan semakin menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau.
“Dengan percepatan dapat memberikan manfaat langsung ke pertumbuhan ekonomi masyarakat Berau,” pungkasnya.
Penulis : Wahyudi
Editor : Ikbal Nurkarim
