TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Isu akan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal hingga 30 ribu karyawan dari sektor pertambangan, kini menghantui masyarakat, khususnya yang menggantungkan hidup di dunia pertambangan.
Hal itu ditanggapi Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong. Dikatakannya, isu tersebut merupakan isu global yang merupakan dampak dari wacana transisi energi. Namun untuk mencegah anjloknya ekonomi akibat PHK yang digadang-gadang terjadi, ia meminta agar Pemkab Berau mulai menyiapkan diri.
Salah satu cara yang dirasa cukup berpotensi besar menggantikan sektor pertambangan yaitu sektor industri dan pertanian. Dikatakannya, saat ini Pemkab Berau masih mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan, yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan Kabupaten Berau jangka panjang.
“Isu PHK besar-besaran ini memang sedang bergulir. Untuk menghadapi ini harusnya pemerintah sudah mempersiapkan pilihan ke depannya. Ada beberapa sektor yang potensial kita kembangkan untuk menopang perekonomian, dan mestinya pemerintah sudah berpikir untuk investasi di dua sektor ini,” jelasnya.
Lanjutnya, Pemkab Berau dapat menggunakan DBH Pertambangan yang saat ini cukup besar untuk pelan-pelan mengembangkan sektor industri dan pertanian, sehingga beberapa tahun ke depan akan banyak lapangan pekerjaan yang terbuka di dua sektor tersebut.
“Potensi kita di dua sektor ini juga sangat luar biasa, jika suatu saat sektor pertambangan anjlok dan terjadi PHK besar-besaran, kedua sektor ini bisa menjadi pilihan terbaik untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Saya harap pemerintah bisa melihat peluang ini dengan lebih terbuka,” pungkasnya. (Mrt/Adv/Ded)
