TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Pemkab Berau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKBPPPA) Berau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Rencana Rembug Stunting Tahun 2023 di Balai Mufakat, Jalan Cendana, Kecamatan Tanjung Redeb, Selasa (15/8)23).
Dalam kesempatannya, Wakil Bupati Berau, Gamalis menuturkan ibarat sebuah pertempuran, komitmen pemerintah saat ini adalah menempatkan stunting sebagai musuh sebagai musuh yang harus dikalahkan.
Stunting ini efeknya tidak hanya sekarang, tetap dalam jangka panjang, seperti menghambat pertumbuhan syaraf. kognitif, motorik, bahasa, resiko obesitas, gangguan psikis reproduksi dan produktivitas. Seperti yang kita semua tahu bahwa permasalahan stunting merupakan prioritas nasional.
“Bahkan presiden kita Joko Widodo menargetkan angka prevalensi turun menjadi 14 persen pada 2024 mendatang,” ungkap Gamalis.
Lanjutnya, dimana capaian tersebut berada di bawah standar WHO (20 persen). Dan tahun 2030 Indonesia bebas stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kesehatan, prevalensi balita stanting di Indonesia mencapai 21.6% pada 2022.
Angka ini turun 2,8 poin dari tahun sebelumnya, sedang untuk provinsi Kalimantan timur berdasarkan SSGL, prevalensi stunting di Kaltim naik 1.1 persen. Awalnya 2021 sebesar 22.8 persen. Pada 2002 tembus 23,9 persen dan untuk Kabupaten Berau berdasarkan data survei status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 bahwa angka prevalensi stunting Berau yakni 25,7 persen, angka tersebut menurun hingga 21,6 persen pada tahun 2022.
“Namun kita tidak boleh berbesar hati terlebih dahulu meskipun kita termasuk kabupaten kota yang mengalami penurunan di tahun 2022 namun angka stunting kita masih di atas 20 persen dimana angka ini masih terbilang cukup tinggi karna masih diatas standar WHO,” bebernya.

Gamalis menyebut, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua semua. Tidak hanya komitmen di tingkat pusat dan Provinsi namun juga di tingkat kabupaten kota bahkan sampai tingkat kecamatan dan kampung, serta dibarengi dengan upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal.
Kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting.
“Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu Lembaga/OPD kita saja, upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, masyarakat, dan mitra,” tegasnya.
Menurut Gamalis, bukan tanpa alasan bahwa komitmen menjadi pilar pertama dalam percepatan penurunan stunting. Sebagaimana dirinya sampaikan sebelumnya, komitmen yang kuat sangat penting untuk memastikan seluruh aktor pelaksana hadir, dan mengerahkan upaya terbaiknya dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Komitmen ini mencakup, pertama, komitmen untuk menempatkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan di setiap OPD yang tercantum didalam SK, kedua, komitmen untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya; dan ketiga, komitmen untuk menguatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dalam memastikan program berjalan dengan baik,” terangnya.
Dirinya meminta kepada perwakilan BKKBN dalam hal ini SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Berau, untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Kampung/kelurahan. Pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program/kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting.
“Selanjutnya agar semua OPD terkait memastikan bahwa intervensi dan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting tersedia, dan menjangkau hingga kelompok sasaran, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” tuturnya.
Pada Kesempatan acara ini Gamalis selaku Ketua TPPS kabupaten Berau menghimbau agar semua OPD yang menjadi bagian dari TPPS kabupaten sesuai SK, untuk segera menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing. dan pada hari ini juga kita akan melakukan pengisian Web Bina Bangda yang terdiri dari 8 aksi konvergensi.
“Terakhir, kepada Seluruh OPD yang terlibat sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting, saya minta agar dapat mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Kita tidak mungkin bisa bekerja sendirian, tetapi memerlukan kolaborasi dan dukungan dari Bapak ibu sekalian,” pungkasnya. (Yud/Ded/Adv)