TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– DPRD Berau telah mengesahkan Raperda APBD Tahun 2021 menjadi Perda. Anggaran pun telah diketok dengan nilai sekitar Rp 1,8 triliun lebih.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun mengapresiasi hal itu. Dalam pandangan akhir Fraksi PKS yang disampaikan oleh Jasmine Hambali, disebutkan bahwa program pembangunan di tahun 2021 harus lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi serta dampak sosial pasca pandemi Covid-19.
“Dapat kami sampaikan bahwa didalam rancangan APBD Tahun 2021, rencana target pendapatan sebesar Rp 1,85 triliun, dimana pendapatan daerah bersumber dari PAD sebesar Rp 202,8 miliar, berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, pendapatan-pendapatan transfer antar daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 84,1 miliar, yaitu berupa hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan,” jelasnya.
Kemudian, rencana belanja daerah sebesar Rp 1,85 triliun berupa belanja operasi dan modal sebesar Rp 1,57 triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp 23,9 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp 248,79 miliar.
Untuk hal itu, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan khusus terkait APBD Tahun 2021. Diantaranya meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan penanganan pembangunan daerah untuk pemulihan ekonomi dan sosial dari dampak pandemi Covid-19, khususnya dibidang program keagamaan, keamanan lingkungan, kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, pasokan sembako, keterjaminan listrik, telekomunikasi dan air bersih serta perbaikan jalan.
Jasmine juga menyebut pemerintah hendaknya terus motivasi dan semangat ekonomi masyarakat dalam peningkatan UMKM di Berau melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan.
“Selain itu kami juga meminta agar pemerintah dapat mempertahankan pelaporan keuangan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel sesuai yang direncanakan bersama. Juga memperhatikan capaian pendapatan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai alternatif pendapatan berkelanjutan untuk kemajuan ekonomi di Kabupaten Berau,” tutupnya. (tim)