TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, menggelar rapat mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan di Berau. Rapat yang digelar di Ruang Sangalaki sekitar pukul 09.00 Wita ini mengusung tema “melalui penguatan kelembagaan kita tingkatkan kinerja dan koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan di naungan berau sejahtera.
Kepala Bapelitbang Berau, Agus Wahyudi mengatakan jika dari tahun 2015 hingga 2019 lalu, angka kemiskinan di Kabupaten Berau mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ditahun 2015 angka kemiskinan ada di angka 5,33 persen. Sedangkan 2019 lalu hanya 5,04 persen.
“Cukup mengalami penurunan, karena garis kemiskinan itu identik denga garis kemiskinan makanan ditambah garis kemiskinan non makanan,” bebernya.
Dijelaskannya, jika garis kemiskinan makanan yakni nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kilokalori perkapita perhari). Jumlah komoditi makanan yang digunakan mencapai 52 jenis komoditi. Sementara untuk garis kemiskinan non makanan yakni nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.
“Jumlah komoditi yang digunakan mencapai 51 jenis di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan, Tahun 2019, Berau menduduki peringkat ke 4 terendah, setalah Balikpapan, Samarinda dan Bontang, untuk angka kemiskinan,” katanya.
Agus Wahyudi menuturkan, menjadi tanggung jawab pemerintah dalam lima tahun kedepan bisa membrantas angka kemiskinan di Berau. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
“Penanggulangan kemiskinan perlu penanganan yang serius. Ini menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder untuk mengatasinya,” ujarnya.
Sementara itu, pelaksana jabatan Assisten II Sekab Berau, Samsul Abidin mengatakan, rapat ini sebagai evaluasi tentang kondisi kemiskinan di Berau. Serta sejauh ini berapa hasil yang dicapai. Ia bersyukur angka kemiskinan di Berau mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.
“Di tengah kondisi perekonomian yang melemah, jangan dijadikan sebagai alasan untuk mengurangi semangat kerja untuk berupaya memberantas kemiskinan. Jadikan ini sebagai motivasi untuk penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.
Ia menekankan, program pemberantasan kemiskinan sudah harus direncanakan dengan matang. Program tepat sasaran. Serta perlu melakukan langkah pasti. Anggaran yang ada dimaksimalkan, untuk meningkatkan fleksibititas program, dengan mengedepankan asas dan manfaat untuk masyarakat luas.
“Data menunjukan, perlu banyak perubahan yang dilakukan, mulai dari pendidikan dan pendapatan dalam kapita rumah tangga,” katanya.
Lebih lanjut, Samsul mengatakan, indeks kemiskinan bisa dilihat dari tarap pendidikan, kesehatan, angkatan kerja. untuk pendidikan sendiri dikatakannya bisa dilihat dari angka partisipasi kasar (APK) pendidikan yakni untuk sekolah dasar tahun 2018 sebesar 108,94 persen dan 2019 106,89 persen. SMP, tahun 2018 yakni 81,42 persen dan 2019 82,85 persen. Untuk SMA sendiri yakni 2018 sebesar 89,69 persen dan 2019, 93,50 persen.
Sedangkan untuk angka partisipasi murni (APM) yakni tingkat SD, tahun 2018 sebesar 99,23 persen, tahun 2019, 99,06 persen. SMP 2018, 79,19 persen, sedangkan 2019 mencapai 78,86 persen. Untuk SMA pada 2018 sebesar 71,32 persen dan tahun selanjutnya 70,02 persen.
“APK adalah untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan,” bebernya. (*)
