TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemerintah kampung di Kabupaten Berau didorong tidak hanya bergantung pada bantuan anggaran pemerintah, tetapi mulai mengoptimalkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK). Penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan kemitraan dengan perusahaan di sekitar wilayah kampung menjadi salah satu langkah yang perlu dimaksimalkan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menegaskan perusahaan yang beroperasi di lingkar kampung perlu membuka peluang kerja sama yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, potensi ekonomi kampung harus dikelola secara optimal, baik melalui pengembangan unit usaha BUMK maupun pemanfaatan aset kampung yang memiliki nilai ekonomi.
“Perusahaan-perusahaan di lingkar kampung itu memang harus ada kegiatan, kalau bisa melalui kemitraan. Potensi yang ada harus dimanfaatkan, terutama untuk usaha kampung melalui BUMK atau pengelolaan aset kampung sendiri,” ujarnya.
Tenteram menjelaskan, setiap kampung memiliki karakteristik dan sumber daya yang berbeda. Karena itu, strategi pengembangan usaha harus disesuaikan dengan potensi serta peluang ekonomi masing-masing wilayah, bukan menggunakan pola yang sama untuk seluruh kampung.
Kampung dengan potensi perkebunan, misalnya, dapat menjajaki kerja sama dengan perusahaan di sektor tersebut. Sementara kampung yang memiliki potensi lain bisa mengembangkan usaha sesuai kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Namun, ia mengakui peningkatan PAK tidak bisa dicapai secara instan. Sejumlah kampung masih berada dalam tahap merintis usaha sehingga membutuhkan pendampingan, penguatan tata kelola, serta proses pengembangan yang berkelanjutan.
“Kami menyadari tidak semua kampung memiliki potensi yang bisa langsung menghasilkan pendapatan asli kampung dalam waktu dekat. Ada yang masih merintis, sehingga perlu didorong dan mendapatkan pendampingan lebih lanjut,” jelasnya.
Untuk memperluas peluang tersebut, DPMK Berau mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perusahaan swasta, organisasi nonpemerintah atau NGO, hingga pemerintah kampung. Kolaborasi dinilai penting agar potensi lokal tidak berhenti sebagai sumber daya, tetapi dapat berkembang menjadi kegiatan usaha yang produktif.
Penguatan PAK juga menjadi penting untuk membantu kampung memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembayaran penghasilan tetap aparatur kampung serta pemberian santunan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Tenteram berharap pemerintah kampung lebih proaktif memetakan potensi wilayah, membangun kemitraan, dan mengembangkan BUMK agar memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan.
“Kalau bisa menggali potensi dan memperluas kemitraan, kampung akan memiliki sumber pendapatan yang lebih kuat sehingga tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah,” pungkasnya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
