TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Antrean kendaraan di sejumlah SPBU menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Berau. Wakil Bupati Berau Gamalis bersama Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto dan jajaran perwakilan Forkopimda meninjau langsung kondisi pelayanan dan distribusi BBM di SPBU kawasan Sambaliung, Rabu (23/9/2026).
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus mencari titik persoalan yang menyebabkan antrean masih terjadi.
Gamalis mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak hanya melihat persoalan dari sisi ketersediaan stok, tetapi juga mengevaluasi pola distribusi dan pengawasan di tingkat SPBU.
“Ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk kembali melihat apa masalahnya, kemudian kita analisa apa yang harus dilakukan dan solusi apa yang bisa kita lakukan,” ujar Gamalis.
Dalam kesempatan itu, Gamalis juga menyampaikan bahwa pasokan BBM untuk Berau saat ini mendapat tambahan sumber pengiriman dari MPT Tarakan. Sebelumnya, pasokan lebih banyak berasal dari Balikpapan.
Dari sisi stok, kondisi ketersediaan BBM disebut masih relatif aman. Untuk Pertalite, stok yang tersedia mencapai sekitar 2.700 kiloliter. Sementara penyaluran dalam tiga hari terakhir untuk wilayah Tanjung Redeb berada di kisaran rata-rata 100 hingga 116 kiloliter per hari.
Sedangkan untuk Pertamax, penyaluran rata-rata dalam tiga hari terakhir berada di angka sekitar 70 kiloliter.
“Untuk stok Pertalite dan Pertamax, terutama saat ini, alhamdulillah masih oke,” kata Gamalis.
Adapun untuk Solar, stok yang tersedia mencapai sekitar 3.700 kiloliter. Dengan kondisi tersebut, persediaan diperkirakan masih mampu memenuhi kebutuhan beberapa hari ke depan hingga kedatangan kapal berikutnya yang diperkirakan tiba pada 27 September.
Secara keseluruhan, distribusi Pertalite untuk wilayah Kabupaten Berau disebut berada di kisaran 180 hingga 200 kiloliter per hari.
Gamalis menegaskan, informasi mengenai ketersediaan stok tersebut penting disampaikan kepada masyarakat agar tidak muncul kekhawatiran berlebihan terkait kelangkaan BBM.
Namun, persoalan antrean tetap menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait akan mengevaluasi sistem pelayanan di SPBU, termasuk pengawasan terhadap penggunaan barcode dan transaksi kendaraan.
“Ujung tombaknya ada di operator. Ini persoalan manajemen. Ketika manajemen berjalan dengan baik dan stok tersedia, tinggal bagaimana pengelolaan di SPBU,” jelasnya.
Pengawasan terhadap distribusi juga diperkuat melalui sistem digital dan kamera pengawas. Pihak Pertamina dapat memantau transaksi kendaraan, termasuk nomor kendaraan, waktu transaksi hingga kesesuaian data yang dimasukkan operator.
Selain itu, CCTV di SPBU juga dimanfaatkan untuk memastikan proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan.
Gamalis menyebut pengawasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan distribusi sekaligus memastikan BBM yang tersedia benar-benar disalurkan sesuai peruntukannya.
Terkait batas pembelian BBM yang sebelumnya 25 liter dan kini kembali menjadi 40 liter, Gamalis mengatakan pemerintah daerah masih melihat perkembangan antrean di lapangan.
Sejumlah opsi lain juga tengah dipertimbangkan, termasuk kemungkinan penerapan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor kendaraan.
“Berbagai usaha kita coba rumuskan. Berbagai analisa kita coba lakukan. Kita sudah pernah menerapkan 25 liter, sekarang kembali ke 40 liter. Kemudian kita mencoba apakah ganjil-genap atau ada kebijakan lain,” ujarnya.
Menurut Gamalis, opsi tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait melalui forum koordinasi. Tujuannya bukan sekadar mengatur pembelian, tetapi mencari pola pelayanan yang dapat mengurangi antrean dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Ia mengakui persoalan antrean BBM tidak hanya terjadi di Berau. Sejumlah daerah lain seperti Samarinda, Tarakan, Balikpapan hingga Makassar juga menghadapi kondisi serupa. Meski demikian, Pemkab Berau tidak ingin kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut.
“Kita tidak ingin masyarakat dengan adanya antrean ini menjadi susah. Kita mencoba terus mencari jalan keluar,” tegasnya.
Hasil peninjauan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, Pertamina dan pihak pengelola SPBU untuk menentukan langkah lanjutan, terutama terkait pengawasan distribusi dan pengurangan antrean kendaraan. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
