TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Pemerintah Kabupaten Berau terus menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan perkembangan teknologi digital. Transformasi digital dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan menjangkau masyarakat hingga wilayah kampung.
Dalam kesempatannya, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan aplikasi atau sistem digital. Lebih dari itu, transformasi digital harus mampu memberikan perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
“Transformasi digital harus memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jangan sampai teknologi hanya menjadi sistem, tetapi tidak memberikan dampak terhadap pelayanan,” ungkap Sri Juniarsih Mas.
Menurutnya, kondisi geografis Berau yang memiliki wilayah luas serta terdiri dari 13 kecamatan menjadi salah satu alasan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan.
Lanjutnya, digitalisasi dapat menjadi jembatan untuk memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat. Berbagai kebutuhan administrasi maupun informasi pelayanan diharapkan secara bertahap dapat diakses dengan lebih mudah tanpa selalu mengharuskan masyarakat datang ke pusat pemerintahan.
Namun, Sri mengingatkan bahwa transformasi digital harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi.
Karena itu, pengembangan layanan digital perlu diikuti dengan pemerataan infrastruktur serta peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi.
“Digitalisasi harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Kita tidak ingin ada masyarakat yang justru tertinggal karena keterbatasan akses,” ujarnya.
Selain meningkatkan kemudahan layanan, diakuinya juga, pemanfaatan teknologi juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan. Integrasi data antarlembaga menjadi salah satu kebutuhan agar perencanaan program pembangunan dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih akurat.
Data yang terintegrasi juga dapat membantu pemerintah melihat kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, termasuk dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengalokasikan anggaran daerah.
Sri menegaskan, pembenahan pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat.
Ia menyebut, keberhasilan transformasi digital pada akhirnya tidak diukur dari berapa banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah, tetapi dari seberapa besar teknologi tersebut mampu mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan.
“Ukuran keberhasilannya adalah masyarakat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan pasti,” tegasnya.
Sri menambahkan, Pemkab Berau pun terus mendorong perangkat daerah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
“Transformasi digital kita harapkan dapat menjadi bagian dari pembenahan birokrasi dan mendukung pembangunan Berau yang semakin efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
