BALIKPAPAN, PORTALBERAU — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga menggelar rapat koordinasi untuk mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Balikpapan, Jumat (14/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Auditorium Balai Kota Balikpapan itu dihadiri Wali Kota Balikpapan Dr
H Rahmad Mas’ud, SE., ME., Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Rahmad Mas’ud mengatakan, antrean panjang BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah SPBU perlu segera diurai agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
Menurut dia, persoalan antrean tidak semata-mata disebabkan keterbatasan kuota BBM bersubsidi. Salah satu penyebabnya adalah adanya SPBU yang tidak menyalurkan BBM jenis Pertalite.
“Yang jelas dari penjelasan BPH Migas, kuota BBM kita insya Allah akan terpenuhi. Antrean ini karena ada beberapa titik SPBU yang melayani Pertalite, tetapi ada juga yang tidak melayani BBM bersubsidi,” kata Rahmad Mas’ud ditemui usai rapat, Jum’at (14/8/2026).
Untuk mengurangi kepadatan antrean, Pertamina akan membuka layanan penyaluran Pertalite di sejumlah titik baru. Dua di antaranya berada di wilayah Balikpapan Timur dan diperuntukkan khusus kendaraan roda dua.
Rahmad Mas’ud berharap penambahan titik layanan tersebut dapat membuat masyarakat di Balikpapan Timur maupun wilayah lainnya tidak lagi terpusat mengantre di beberapa SPBU.
“Untuk mengurai itu semua, nanti akan dibuka di daerah timur, khusus roda dua. Jadi saudara-saudara kita yang ada di Balikpapan Timur bisa terakomodasi dan mendapatkan pelayanan fasilitas penyaluran BBM Pertalite,” ujar Rahmad Mas’ud
Selain Balikpapan Timur, sejumlah titik lain juga disebut akan mendapatkan layanan penyaluran Pertalite sehingga distribusi BBM bersubsidi lebih merata.
Rahmad Mas’ud menuturkan, Pertamina pada prinsipnya tinggal melakukan eksekusi setelah kesiapan dan perizinan dari BPH Migas dipenuhi. Pemerintah kota berharap layanan tersebut dapat segera direalisasikan.
“Alhamdulillah, Pertamina tinggal mengeksekusi karena ini harus mendapat izin dari BPH Migas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa tersalurkan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, BPH Migas juga memastikan ketersediaan kuota BBM bersubsidi untuk Balikpapan akan dipantau. Jika kebutuhan di lapangan melebihi kuota yang tersedia, penyesuaian akan dilakukan berdasarkan evaluasi.
“Kita akan lihat. Kalau itu kurang, akan kita tambah, karena yang kita lihat ini kan antrean. Ada beberapa titik SPBU yang melayani Pertalite, tetapi tidak melayani yang bersubsidi,” kata Rahmad menyampaikan hasil koordinasi dengan BPH Migas.
Pemerintah Kota Balikpapan berharap penambahan titik penyaluran Pertalite tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengurai antrean sekaligus memastikan masyarakat memperoleh BBM bersubsidi secara lebih mudah dan merata.
Rahmad menegaskan, koordinasi antara pemerintah daerah, BPH Migas dan Pertamina diperlukan agar persoalan antrean BBM tidak berlarut-larut dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
