TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemkab Berau terus mematangkan berbagai persiapan sebelum Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) resmi difungsikan sebagai pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Meski bangunan fisik telah rampung, masih ada sejumlah tahapan yang harus diselesaikan agar operasional BLK dapat berjalan optimal.
Dalam kesempatannya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Anang Saprani, mengatakan, fokus utama saat ini bukan hanya melengkapi sarana pelatihan, tetapi juga memastikan kesiapan sumber daya manusia serta administrasi kelembagaan.
Menurutnya, Berau telah memperoleh sinyal positif dari pemerintah pusat terkait peluang dukungan pendanaan melalui APBN untuk melengkapi peralatan pelatihan yang masih belum tersedia.
“Kalau gedungnya sudah siap. Yang belum adalah sarana pelatihannya, seperti unit-unit peralatan yang akan digunakan saat pelatihan. Mudah-mudahan dukungan APBN itu bisa direalisasikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum bantuan tersebut dapat direalisasikan adalah kesiapan tenaga instruktur.
Nantinya, kata dia, pemerintah akan berkolaborasi dengan kementerian dan pemerintah provinsi untuk memberikan pelatihan kepada calon instruktur, yang diprioritaskan berasal dari guru-guru SMK agar memiliki sertifikasi kompetensi.
“Instruktur harus dipersiapkan lebih dulu. Nantinya mereka mendapat pelatihan dan sertifikasi, baru kemudian dapat melaksanakan pelatihan di BLK Berau,” jelasnya.
Selain aspek teknis, Disnakertrans juga tengah menyiapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai pengelola BLK. Keberadaan UPTD dinilai menjadi syarat penting agar operasional lembaga tersebut memiliki dasar administrasi yang jelas.
Anang menuturkan, pengoperasian BLK juga membutuhkan dukungan tenaga administrasi hingga petugas keamanan. Karena itu, seluruh kebutuhan organisasi harus dipenuhi secara bertahap agar pelayanan pelatihan kerja dapat berjalan maksimal.
“BLK tidak hanya membutuhkan instruktur. Harus ada tenaga administrasi, petugas keamanan, dan status kelembagaannya juga harus jelas melalui UPTD. Semua itu sedang dipersiapkan,” katanya.
Ia menambahkan, Disnakertrans tidak ingin terburu-buru mengoperasikan BLK tanpa persiapan yang matang. Pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan, pengoperasian fasilitas pelatihan tanpa kesiapan organisasi justru berpotensi menimbulkan berbagai kendala.
“Kami ingin semua dipersiapkan secara sempurna sesuai aturan. Jadi ketika BLK mulai beroperasi, seluruh aspek, baik sarana, SDM, maupun administrasinya sudah siap sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
