TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Keluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait syarat agunan dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendapat perhatian DPRD Berau.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menilai akses permodalan bagi pelaku usaha perlu dipermudah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sektor pariwisata daerah.
Ia mengaku sependapat dengan kritik yang sebelumnya disampaikan Ketua Dekranasda Berau mengenai masih sulitnya sebagian UMKM memperoleh pembiayaan karena terkendala jaminan atau agunan.
“Saya setuju, memang UMKM perlu dukungan lebih banyak lagi. Dari semua sektor yang ada harus diperhatikan,” ujarnya.
Menurutnya, program KUR pada dasarnya dirancang pemerintah untuk membantu pelaku usaha mendapatkan modal dengan persyaratan yang lebih ringan. Namun dalam praktiknya, perbankan masih menerapkan syarat agunan karena mempertimbangkan risiko kredit macet.
Meski demikian, ia menilai persoalan tersebut dapat dicari jalan keluarnya melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan perbankan. Salah satunya dengan melibatkan pemerintah kecamatan dalam mendata serta melakukan pendampingan terhadap UMKM yang benar-benar aktif dan telah menjalankan usaha dalam waktu lama.
“Perbankan bisa bekerja sama dengan kecamatan untuk inventarisir UMKM yang memang sudah berjalan bertahun-tahun,” katanya.
Menurutnya, keberadaan data yang valid akan menjadi dasar bagi perbankan untuk menilai kelayakan usaha sehingga pelaku UMKM yang produktif memiliki peluang lebih besar memperoleh akses pembiayaan tanpa harus terbebani agunan tambahan.
Ia mencontohkan banyak pelaku usaha yang sebenarnya memiliki bisnis yang stabil, tetapi kesulitan berkembang karena keterbatasan modal. Padahal, tambahan pembiayaan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan maupun kapasitas usaha.
“Kalau ada pendampingan pemerintah dan datanya jelas, perbankan tentu lebih yakin,” jelasnya.
Sutami menambahkan, dukungan permodalan tidak hanya berdampak pada perkembangan UMKM, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor pariwisata yang saat ini menjadi salah satu andalan ekonomi Berau. Pelaku usaha penginapan, kuliner, hingga ekonomi kreatif membutuhkan akses pembiayaan agar mampu meningkatkan kualitas usaha dan layanan bagi wisatawan.
Karena itu, ia berharap perbankan dapat mengambil peran lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyaluran kredit yang berpihak pada UMKM produktif.
“Perbankan jangan hanya mencari keuntungan, tetapi juga ikut mendongkrak wisata dan pembangunan daerah,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
