TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Anggota DPRD Berau, Suharno, kembali mengingatkan aparat kampung dan pengurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) agar tidak menjadikan badan usaha tersebut sebagai tempat praktik nepotisme.
Menurut Suharno, masih banyak BUMK yang gagal berkembang karena pengurusnya dipilih bukan berdasarkan kemampuan dan kompetensi, melainkan karena hubungan keluarga atau kedekatan tertentu.
“Banyak BUMK yang tidak berjalan karena anggotanya tidak kompeten. Diisi bukan karena kemampuan tapi karena hubungan tertentu, kerabat, keluarga, dan lain-lain,” ungkapnya.
Ia menilai praktik nepotisme dalam pengelolaan BUMK harus dicegah sejak dini agar tidak berdampak buruk terhadap pembangunan kampung maupun kesejahteraan masyarakat.
Terlebih, setiap tahun BUMK mendapatkan penyertaan modal yang nilainya mencapai Rp300 juta sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Kalau tidak diawasi dan diperbaiki struktur kepengurusan dan tata kelola manajemennya jangan harap BUMK akan bertahan,” tegasnya.
Suharno mengatakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan BUMK adalah proses rekrutmen pengurus yang transparan dan berbasis kompetensi.
Karena itu, ia meminta pengelolaan BUMK diserahkan kepada figur yang benar-benar memiliki kemampuan manajerial dan pemahaman usaha yang baik.
“BUMK ini dibentuk dengan prinsip memberikan manfaat. Jangan sampai malah dijadikan wadah untuk menampung kerabat atau orang dekat yang tidak kompeten,” tandasnya. (Adv)
Editor: Dedy Warseto
