TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau terus menggenjot pembahasan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun 2025.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lembaga Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman pada Senin (20/4/2026) di Ruang Rapat Gabungan Sekretariat DPRD Berau.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyampaikan bahwa keterlibatan akademisi menjadi bagian penting dalam memperkuat analisis terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, kajian akademik memberikan sudut pandang objektif yang dapat melengkapi hasil evaluasi internal DPRD.
“Ini merupakan langkah awal. Dari hasil kajian akademisi memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Nantinya, hasil tersebut akan kami kombinasikan dengan evaluasi dari komisi-komisi di DPRD,” ujar Dedy.
Ia menjelaskan, saat ini masing-masing komisi di DPRD Berau juga telah memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas secara rinci capaian program dan kegiatan sepanjang tahun 2025. Proses tersebut dilakukan guna memastikan setiap sektor mendapat penilaian yang komprehensif.
Dedy menambahkan, hasil akhir dari seluruh rangkaian evaluasi ini ditargetkan dapat dirampungkan dalam waktu sekitar satu minggu ke depan. Setelah itu, DPRD akan menyusun rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah.
“Paling tidak sekitar satu minggu sudah ada hasil. Semua masukan, baik dari akademisi maupun komisi, akan kami rangkum menjadi rekomendasi yang konstruktif,” jelasnya.
Pihaknya menegaskan bahwa proses penyampaian hasil evaluasi nantinya akan dilakukan secara terbuka dalam rapat paripurna. Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui aspek-aspek yang menjadi perhatian DPRD.
“Pemaparan akan dilakukan secara terbuka di paripurna. Termasuk apa saja yang menjadi evaluasi bagi pemerintah,” tegasnya.
Dalam kajian awal yang disampaikan pihak akademisi, sejumlah sektor strategis menjadi sorotan, di antaranya pendidikan, pariwisata, dan infrastruktur. Dedy menyinggung bahwa sektor pendidikan harus memenuhi alokasi minimal 20 persen sebagaimana ketentuan yang berlaku.
“Ini masih presentasi awal dari akademisi. Aspek penting seperti pendidikan, pariwisata, dan infrastruktur menjadi fokus. Nanti hasil penelitian dari Unmul akan memperkuat rekomendasi kami,” kuncinya. (ADV)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
