TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– DPRD Kabupaten Berau menekankan pentingnya penerapan mitigasi risiko di seluruh kawasan wisata menyusul insiden yang menimpa anak-anak saat libur Lebaran.
Upaya ini dinilai krusial untuk menjamin keselamatan pengunjung sekaligus menjaga citra pariwisata daerah.
Dalam kesempatannya, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai aspek keselamatan wisatawan, khususnya anak-anak, masih belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan destinasi wisata.
Padahal, menurutnya, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama, baik oleh pengelola wisata maupun orang tua.
“Aspek keselamatan ini sangat penting. Selain itu, orang tua juga harus benar-benar memperhatikan dan mengawasi anak saat berlibur, jangan sampai lengah,” ujarnya.
Namun demikian, Subroto menegaskan bahwa tanggung jawab pengawasan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada orang tua. Ia menyebut pemerintah daerah bersama pengelola wisata memiliki peran besar dalam memastikan setiap destinasi aman bagi seluruh pengunjung.
“Daerah rawan harus dipetakan, potensi bahaya harus diantisipasi, termasuk gangguan hewan liar. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang,” tegasnya.
Ia pun mendorong langkah konkret berupa peningkatan pengawasan, kesiapsiagaan petugas di lapangan, serta pemetaan titik-titik berisiko di kawasan wisata.
Menurutnya juga, mitigasi risiko bukan sekadar formalitas, melainkan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan wisatawan.
“Kalau destinasi itu aman, orang tidak akan ragu untuk datang. Tapi kalau sering terjadi insiden, kepercayaan publik bisa turun,” jelasnya.
Selain itu, edukasi keselamatan bagi pengunjung, terutama anak-anak, juga dinilai penting sebagai bagian dari strategi mitigasi. Informasi yang jelas mengenai potensi bahaya dan aturan keamanan di setiap destinasi diyakini mampu menekan risiko kecelakaan.
“Edukasi dan sosialisasi keselamatan harus menjadi bagian dari paket wisata. Pengunjung yang sadar akan risiko akan lebih hati-hati,” ucapnya.
Subroto juga mendorong adanya sinergi antara pengelola wisata dan pemerintah daerah agar kebutuhan di lapangan, termasuk fasilitas keselamatan tambahan dan prosedur tanggap darurat, dapat segera dipenuhi.
“Pengawasan harus diperkuat. Apa yang dibutuhkan di lapangan harus diajukan ke pemerintah daerah, supaya wisata kita benar-benar aman dan tetap diminati,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
