TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Polemik kekeruhan air di alur Sungai Segah dan Sungai Kelay kembali menjadi perhatian publik. Dampaknya tidak hanya dirasakan para pembudidaya ikan keramba, tetapi juga berimbas pada sektor pelayanan air bersih yang bergantung pada kualitas air sungai.
Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Madjid, menegaskan pihaknya tidak tinggal diam menghadapi masalah yang kerap berulang tersebut. Ia menyebut akan ada langkah strategis untuk melindungi pelaku usaha perikanan yang bergantung pada kondisi air sungai.
“Otomatis kita harus koordinasi dengan teman-teman Syahbandar. Karena alur sungai ini kan kewenangan beliau. Kita perlu sinkronisasi agar usaha mikro perikanan di sepanjang Sungai Segah dan Kelay ini tetap terlindungi,” ujar Abdul Madjid, Selasa (3/3/26) kemarin.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, menyatakan dukungannya terhadap langkah Dinas Perikanan Berau dalam menangani persoalan tersebut. Ia menilai perlindungan terhadap pelaku usaha mikro perikanan harus menjadi prioritas utama.
“Kami di Komisi II tentu mendukung penuh langkah Dinas Perikanan. Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut mata pencaharian masyarakat kecil,” tegas Arman, Rabu (4/3/26).
Pihaknya menilai koordinasi lintas instansi memang menjadi kunci penyelesaian.
Menurutnya, kewenangan pengaturan lalu lintas dan aktivitas di alur sungai berada di bawah otoritas Syahbandar (KSO), sehingga diperlukan komunikasi yang intensif agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
“Kalau ini menyangkut alur sungai dan lalu lintas kapal, tentu harus duduk bersama dengan Syahbandar. Tapi jangan sampai dampaknya dibiarkan berlarut-larut dan merugikan pembudidaya,” katanya.
Ia menambahkan, kekeruhan air yang tinggi dapat mengganggu pertumbuhan ikan di keramba, bahkan berisiko menyebabkan kematian massal. Selain itu, kondisi tersebut juga mempersulit proses pengolahan air bersih.
“Ini efeknya berantai. Perikanan terdampak, pelayanan air bersih juga bisa terganggu. Karena itu penanganannya harus serius dan terkoordinasi,” tegas Arman.
Komisi II DPRD Berau, lanjutnya, akan mengawal proses koordinasi tersebut agar solusi yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.
“Kita ingin ada solusi konkret. UMKM perikanan harus tetap bisa berusaha dengan aman dan berkelanjutan,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
