TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK, menyoroti belum adanya kejelasan nasib guru honorer di Kabupaten Berau. Ia menilai persoalan tersebut terjadi akibat lemahnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga berdampak langsung pada para tenaga pendidik yang telah lama mengabdi.
Makmur menyayangkan sikap sejumlah pejabat daerah yang dinilai belum maksimal dalam menjalin komunikasi dan koordinasi lintas pemerintahan. Padahal, menurutnya, pemerintah provinsi sangat terbuka dalam membantu daerah untuk mencari solusi atas persoalan guru honorer.
“Saya menyayangkan para pejabat Kabupaten Berau yang kurang berkoordinasi dengan baik. Kasihan guru-guru yang berada di Berau. Padahal pemerintah provinsi itu sangat terbuka,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan guru honorer tidak bisa dipandang sebagai masalah sepele. Ketidakpastian status yang berkepanjangan dinilai dapat memengaruhi semangat mengajar, kesejahteraan, hingga kualitas pendidikan di daerah, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan banyak tenaga pendidik.
Makmur juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah seharusnya bisa belajar dari kebijakan yang pernah diterapkan pada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. Saat itu, kata dia, terdapat terobosan yang memberikan kepastian bagi tenaga honorer dengan mengalihkannya ke jabatan fungsional.
“Contohnya pada zaman gubernur terdahulu yang merubah honorer mereka menjadi fungsional. Itu sebenarnya sudah pernah dilakukan. Jadi yang disayangkan sekarang tinggal bagaimana teknisnya, tapi justru tidak dimaksimalkan. Ini yang sangat saya sayangkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Bupati Berau tersebut menekankan agar tidak ada lagi alasan atau narasi yang menyebut persoalan guru honorer bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Menurutnya, kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memperjuangkan nasib para guru honorer di wilayahnya masing-masing.
“Kami menegaskan, jangan sampai ada bahasa bahwa ini bukan kewenangan. Seluruh bupati ataupun wali kota itu wajib mencari solusi terhadap permasalahan tersebut,” tegasnya.
Makmur menambahkan, Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi pendidikan siap mendorong dan mengawal upaya penyelesaian persoalan guru honorer jika pemerintah kabupaten menunjukkan keseriusan. Ia menilai, dengan koordinasi yang baik dan data yang jelas, solusi dapat dirumuskan bersama antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Berau segera mengambil langkah konkret agar para guru honorer tidak terus berada dalam ketidakpastian. Menurutnya, para guru tersebut telah menjadi ujung tombak pembangunan sumber daya manusia dan sudah sepantasnya mendapatkan kepastian status serta perlindungan kesejahteraan.
“Jangan sampai mereka terus menggantung. Guru honorer ini adalah aset daerah, mereka harus diperjuangkan,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
