TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Penurunan fiskal yang diproyeksikan terjadi pada tahun anggaran mendatang turut berdampak pada sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Berau, termasuk Dinas Perikanan (Diskan).
Kondisi ini berimplikasi langsung pada pengurangan program bantuan bagi nelayan, pembudidaya ikan, hingga pengelola hasil perikanan di wilayah pesisir dan perairan Berau.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Abdul Majid, mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan sektor perikanan.
“Tahun depan fiskal kita memang mengalami penurunan, dan hal ini juga berdampak langsung ke Dinas Perikanan Kabupaten Berau yang memiliki kewenangan di wilayah perairan dan daerah pesisir,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dengan kondisi fiskal tersebut, Diskan Berau terpaksa melakukan penyesuaian pada sejumlah program. Salah satunya adalah pengurangan alokasi bantuan bagi kelompok pembudidaya ikan, nelayan tangkap, serta pelaku pengolahan hasil perikanan.
“Jadi memang ada pengurangan untuk bantuan bagi budidaya, nelayan, begitu juga dengan pengelola hasil perikanan,” jelasnya.
Meski demikian, Abdul Majid menegaskan bahwa Diskan Berau tidak tinggal diam menghadapi keterbatasan tersebut. Pihaknya kini mendorong keterlibatan pihak ketiga, khususnya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau, untuk turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami sangat mengharapkan peran pihak ketiga yang ada di Kabupaten Berau, terutama melalui CSR,” tegasnya.
Menurutnya, kolaborasi dengan perusahaan dapat menjadi solusi alternatif untuk tetap mendukung masyarakat pesisir dan kampung-kampung perikanan. Ia mencontohkan, kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasional pertambangan memiliki potensi besar untuk mendapatkan dukungan.
“Misalnya di kampung-kampung yang berada di areal tambang, mungkin bisa dibantu untuk pembibitan, pakan, dan sarana prasarana lainnya,” ujarnya.
Abdul Majid menilai, bantuan tersebut tidak hanya meringankan beban pemerintah daerah, tetapi juga dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat perikanan.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor dinilai sejalan dengan upaya pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, untuk wilayah perairan laut yang menjadi kewenangan provinsi, Diskan Berau berencana memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Untuk wilayah laut, kita bisa koordinasikan ke Pemprov Kaltim agar tetap ada dukungan program yang menyentuh nelayan,” katanya.
Ia berharap, meski di tengah keterbatasan anggaran, sektor perikanan di Berau tetap dapat tumbuh dan berdaya saing.
“Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pihak swasta, kami optimistis sektor perikanan Berau masih bisa terus berkembang,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
