TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) Indo Pusaka Berau (IPB) kembali menjadi perhatian DPRD Berau. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai perusahaan daerah tersebut harus mampu menunjukkan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu sejalan pula dengan Predikat merah yang diterima IPB dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 2024-2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
Menurutnya, keberadaan perusahaan milik daerah tidak boleh hanya berjalan secara administratif tanpa memberikan manfaat yang jelas bagi pemerintah maupun masyarakat. Terlebih, operasional Perusda menggunakan anggaran daerah yang bersumber dari keuangan pemerintah.
“Perusda itu kan menggunakan anggaran daerah jadi tidak bisa dianggap enteng,” ujarnya belum lama ini.
Ia menegaskan, DPRD Berau akan melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap perkembangan dan capaian perusahaan daerah tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana memanggil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk meminta laporan dan evaluasi menyeluruh terkait kinerja Perusda IPB.
“Kita akan mencoba memanggil Pemerintah Kabupaten Berau dan meminta rapor hasil Perusda itu. Baru itu jika memang perlu kita akan memanggil perusahaan tersebut,” katanya.
Subroto menjelaskan, evaluasi itu penting dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana efektivitas operasional perusahaan dalam mendukung pendapatan daerah.
Kata dia, pihaknya ingin memastikan setiap penyertaan modal maupun dukungan anggaran yang diberikan benar-benar menghasilkan manfaat.
Ia juga menyoroti pentingnya profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah agar mampu bersaing dan berkembang secara sehat. Menurutnya, Perusda harus memiliki target yang jelas dan mampu menunjukkan capaian yang terukur setiap tahunnya.
“Kalau memang sudah tidak bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah lebih baik ditutup saja,” tegasnya.
Meski demikian, DPRD Berau tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan internal sebelum mengambil langkah lanjutan. Evaluasi menyeluruh dianggap menjadi bagian penting untuk menentukan arah keberlanjutan perusahaan daerah ke depan.
Subroto berharap keberadaan Perusda IPB nantinya benar-benar mampu menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi daerah dan tidak menjadi beban anggaran pemerintah semata.
“Kami enekankan bahwa perusahaan milik daerah seharusnya hadir untuk memberikan manfaat langsung bagi daerah, baik melalui kontribusi PAD maupun dukungan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat,” kuncinya. (ADV)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
