TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Arus informasi yang bergerak sangat cepat di era digital menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan lembaga publik.
Hal ini disampaikan dalam sambutan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesra, Warji, saat membuka secara resmi kegiatan penyusunan strategi komunikasi publik, Senin (24/11/25) di Ballroom Hotel Bumi Segah.
Warji mengatakan, derasnya informasi yang beredar melalui berbagai platform digital menuntut setiap institusi untuk memiliki strategi komunikasi publik yang cerdas, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, tidak semua informasi yang beredar memiliki akurasi yang baik.
“Informasi hari ini bergerak dalam hitungan detik. Ada yang benar dan bermanfaat, tetapi tidak sedikit pula yang menyesatkan atau hoaks. Kondisi ini menuntut kemampuan komunikasi publik yang lebih matang,” ungkapnya.
Menurutnya, media sosial kini menjadi kanal utama masyarakat dalam mencari dan menyebarkan informasi. Akses yang mudah memang menguntungkan, namun juga membuka peluang besar bagi penyebaran informasi yang tidak valid.
“Strategi komunikasi publik harus mampu memanfaatkan media sosial secara bijak. Kecepatan informasi harus dibarengi dengan kredibilitas dan akurasi,” tegasnya.
Warji menekankan bahwa kehadiran media sosial tidak hanya mempercepat distribusi pengetahuan, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi publik dalam waktu singkat.
Karena itu, kata dia, pemerintah harus hadir dengan penyampaian informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi publik yang efektif harus didasarkan pada empat prinsip utama, yakni kecerdasan dalam penyampaian pesan – informasi harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami, pemanfaatan media yang sesuai kebutuhan audiens – memilih kanal komunikasi yang tepat agar pesan lebih mudah diterima.
Lanjutnya, transparansi informasi – sebagai kunci penting membangun kepercayaan publik dan ruang partisipasi masyarakat – komunikasi tidak boleh satu arah, tetapi menjadi dialog yang membangun.
“Dengan empat prinsip ini, komunikasi publik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Warji juga mengingatkan bahwa tujuan utama penyusunan strategi komunikasi publik adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat.
Selain meningkatkan kepercayaan publik, strategi ini juga menjadi tameng untuk mencegah dampak negatif dari salah penyampaian informasi.
“Kesalahan dalam komunikasi publik bisa berdampak besar mulai dari hilangnya kepercayaan masyarakat, tersebarnya hoaks, hingga terganggunya stabilitas sosial dan reputasi lembaga,” ucapnya.
Ia menegaskan, karena dampaknya yang besar, setiap rencana komunikasi publik wajib dirancang dengan kehati-hatian, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Saya berharap instansi dan perangkat daerah dapat menerapkan pola komunikasi yang lebih strategis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga informasi pembangunan daerah dapat tersampaikan secara akurat, transparan, dan bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
