TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Pemkab Berau melalui Dinas Sosial menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesejahteraan Sosial Tahun 2025, dengan tema “Optimalisasi Pengelolaan DTSEN dalam Mendukung Sinergitas Penanganan PPKS di Wilayah Kabupaten Berau.”
Kegiatan tersebut dibuka pada Selasa (21/10/25) di Aula Bapelitbang Berau, Jalan Apt. Pranoto, Tanjung Redeb, dan dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, camat, perwakilan kampung dan kelurahan, serta lembaga sosial masyarakat.
Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sekaligus memastikan seluruh program sosial di Kabupaten Berau berjalan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan tepat sasaran.
Dalam kesempatannya, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) merupakan fondasi utama dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial.
“DTSEN adalah instrumen penting dalam memastikan kebijakan dan program sosial kita tepat sasaran,” ujarnya.
“Data yang akurat dan terverifikasi akan menjadi dasar kuat dalam menyalurkan bantuan sosial, memberikan intervensi kepada masyarakat rentan, serta merancang pembangunan sosial berbasis bukti di lapangan,” sambung Sri.
Ia menekankan bahwa pengelolaan data kesejahteraan sosial tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, kampung dan kelurahan, lembaga sosial masyarakat, hingga pihak swasta, agar penanganan PPKS bisa berjalan optimal.
“Penanganan PPKS bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi tanggung jawab moral dan sosial kita bersama,” tegasnya.
Sri juga meminta kampung dan kelurahan agar aktif memperbarui data PPKS secara berkala melalui mekanisme DTSEN.
Kata dia, dengan data yang valid, pemerintah dapat menekan terjadinya tumpang tindih bantuan dan memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Data yang akurat akan meminimalisir kesalahan sasaran dan menjamin efektivitas penyaluran bantuan. Kita ingin setiap rupiah anggaran pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, Sri Juniarsih meminta Dinas Sosial untuk memperkuat koordinasi dengan OPD teknis dan organisasi sosial dalam melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan.
“Kolaborasi lintas sektor akan mempercepat pemulihan dan peningkatan taraf hidup masyarakat rentan. OPD teknis juga harus terus melaksanakan program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, bantuan alat tangkap bagi nelayan, bantuan bibit dan pupuk pertanian, serta pengembangan ekonomi kreatif,” bebernya.
Ia menambahkan, kegiatan rakor ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi dan arah kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Berau.
“Kegiatan ini menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih fokus dan berbasis data akurat, agar penanganannya bisa efektif dan berkelanjutan,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
