TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman mendorong Pemkab Berau melakukan pemetaan sekaligus dibuatkan masterplan untuk sektor pertanian di Kabupaten Berau. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah dari segi penganggarannya.
Politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) Berau mengungkapkan, hal ini sama seperti halnya sektor pariwisata yang mulai terarah karena para pemangku kebijakan yang sering duduk bersama untuk mendiskusikan pengembangan pariwisata Berau.
Karena menurutnya, seharusnya sektor pertanian dapat mencontoh hal itu. Diakui Sakirman, pihaknya di Komisi III sudah pernah meminta kepada OPD terkait untuk segera membuat pemetaan dan masterplan di sektor pertanian.
“Saya akui saat ini, sektor pariwisata sudah mulai terarah karena stakeholder terkait rutin berkomunikasi, harusnya pertanian juga bisa seperti itu,” ungkap Sakirman.
Lanjutnya, setelah ada masterplan, selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi terkait lahan persawahan mana saja yang tidak boleh dialihfungsikan. Ditambah, setiap kampung juga perlu diarahkan untuk menanam komoditas yang berpotensi di kampung masing-masing. Sehingga tidak semua kampung menanam dan panen komoditas yang sama.
“Hal ini bisa sekaligus menjaga stabilitas harga jual. Ketika panen raya semua produksi bisa dijual tanpa ada yang terbuang,” bebernya.
Kendati demikian, adapun program penunjang sektor pertanian yang rutin dilakukan Pemkab Berau yakni pembangunan irigasi pertanian. Yang mana saat ini juga sedang berjalan baik rehabilitasi maupun pembersihan irigasi. Salah satunya di Kampung Buyung-buyung dan Kampung Semurut Kecamatan Tabalar.
“Anggarannya kan bersumber dari APBD Berau. Beberapa pekerjaan juga dikerjakan menggunakan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DHBDR) tahun ini,” ujarnya.
Sakirman berharap, pemerintah daerah dapat segera melakukan pemetaan sektor pertanian agar semua anggaran yang mengalir untuk Kabupaten Berau bisa tepat sasaran serta merata diberikan kepada kampung yang memiliki sentra pertanian.
“Jangan sampai antar OPD programnya bertabrakan. Misalnya, DPUPR membuat program di salah satu kampung, ternyata Distanak juga melakukan program serupa, ini yang kita hindari,” pungkasnya. (Yud/Adv/Ded)
